Pemilu 2019, DPT Jatim Ditetapkan 31.011.960 Pemilih

id kpu jatim,pemilu 2019,DPT Jatim,daftar pemilih jatim

Pemilu 2019, DPT Jatim Ditetapkan 31.011.960 Pemilih

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menata logistik Pemilu 2019 yang baru datang di gudang KPU, Malang, Jawa Timur, Kamis (1/11). (Dok Antara Jatim/Ari Bowo Sucipto/ZK)

Jumlah itu adalah DPT Hasil Perbaikan kedua
Surabaya (Antaranews Jatim) -  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mencatat daftar pemilih tetap pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada 17 April 2019 mencapai 31.011.960 pemilih.

"Jumlah itu adalah DPT Hasil Perbaikan kedua," ujar Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jawa Timur (Jatim) Choirul Anam di sela Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan 2 di Surabaya, Rabu.

Ia merinci, dari jumlah terdiri atas 15.264.920 pemilih laki-laki dan 15.747.040 pemilih perempuan. Data itu akan ditetapkan menjadi DPT karena sebagai dasar pengadaan logistik untuk perlengkapan TPS, surat suara, perencanaan anggota KPPS dan lainnya.

Dibandingkan DPT Hasil Perbaikan pertama yang jumlahnya mencapai 30.490.255 pemilih maka mengalami kenaikan hingga 521.705 pemilih.

Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, kata dia, Kota Surabaya menempati peringkat pertama dengan jumlah pemilih mencapai 2.118.843 pemilih. Kemudian Kabupaten Malang 2.003.679 pemilih, Jember (1.866.654), Sidoarjo 1.394.483), dan Banyuwangi (1.323.840).

"Kalau dirinci jumlah pemilih yang di atas sejuta orang maka masing-masing Surabaya, Kabupaten Malang, Jember, Sidoarjo, Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Lamongan, Bojonegoro dan Jombang," katanya.

Sedangkan daerah dengan jumlah pemilih terendah ditempati oleh Kota Mojokerto sebanyak 98.090 pemilih, kemudian Kota Blitar (114.443), Kota Pasuruan (145.737), Kota Madiun (148.079) dan Kota Batu 153.738 pemilih.

Kendati DPTHP-2 ditetapkan menjadi DPT, tapi jumlah pemilihnya masih fleksibel atau bisa bertambah. Bahkan berkurang karena masih terus dilakukan pemutakhiran data pemilih hingga hari pemungutan suara.

Beberapa faktor yang bisa menambahkan jumlah pemilih, lanjut dia, karena berusia 17 tahun atau menikah sebelum hari-H pemilihan umum sehingga bisa memiliki hak pilih.

"Kalau jumlah yang berkurang karena ada pemilih meninggal dunia atau diangkat menjadi anggota Polri dan TNI sehingga tidak memiliki hak pilih," katanya.

Pada kesempatan sama, perwakilan DPD I Partai Golkar Jatim Aan Ainur Rofiq berharap KPU terus melakukan pembaruan data pemilih, termasuk peran Bawaslu untuk mengawasi dan memfasilitasi jika masih ada persoalan tentang hak pilih. (*)
Pewarta :
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar