APPSI Inginkan PPh Badan Masuk ke Daerah

id appsi,gubernur jatim,soekarwo,pph badan

APPSI Inginkan PPh Badan Masuk ke Daerah

Ketua Umum APPSI Soekarwo (dua kiri) bersama Gubernur Kalteng Sugianto Sabran membuka acara Pra Rakernas APPSI 2018 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (7/11) malam. (Foto Istimewa/Humas Pemprov Jatim)

Kami akan membuat surat dan mendatangi DPR RI agar segera membuat aturan yang mengatur bahwa PPh badan harus masuk ke daerah yang menjadi tempat usaha tersebut
Surabaya (Antaranews Jatim) - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menginginkan pemerintah pusat membuat aturan pajak penghasilan (PPh) badan dapat masuk ke daerah sebagai wujud upaya menyejahterakan seluruh provinsi.

"Kami akan membuat surat dan mendatangi DPR RI agar segera membuat aturan yang mengatur bahwa PPh badan harus masuk ke daerah yang menjadi tempat usaha tersebut," ujar Ketua Umum APPSI Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengatakan, bahasan ini menjadi salah satu agenda pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI 2019 yang sudah menjadi pembahasan pada prarakernas di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 7-9 November 2018.

Ia mencontohkan jika perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, maka membayar PPh badan harus di Kalteng, sebab selama ini meski perusahaannya di daerah, tapi membayar pajaknya ke DKI Jakarta.

Selain itu, Gubernur Jatim itu juga mengatakan bahwa pembayaran PPh badan ke daerah sebagai upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Air, terlebih sumbangan PPh badan dari daerah sangat besar.

"Salah satu contohnya, PPh badan Jawa Timur rata-rata per tahunnya menyumbang sebanyak Rp10,7 triliun," ucap Pakde Karwo.

Sementara itu, pada siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan, sudah saatnya daerah mendapat perlakuan yang adil terkait PPh badan.

"Seandainya daerah menyumbangkan PPh badan ke DKI Jakarta sebesar Rp75 triliun, maka paling tidak lima persennya kembali ke daerah penghasil sehingga akan lebih adil," katanya.

Ia juga meminta dukungan seluruh pihak agar diberlakukan syarat kepada investor, bahwa jika ingin mendirikan perusahaan di daerah, maka perusahaan tersebut harus menyetor pajak ke daerah, meskipun perusahaan pusatnya berada di Jakarta.

"Jadi, pendapatan daerah akan meningkat sehingga bisa meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," katanya.
 
Di sisi lain, dilakukan sejumlah agenda pada Pra-Rakernas APPSI, seperti penjelasan rancangan materi Rakernas APPSI 2019 oleh Ketua Steering Committee Rakernas APPSI, M Ryaas Rasyid, serta penjelasan kesiapan Pemprov Sumatera Barat selaku tuan rumah Rakernas APPSI tahun depan oleh Organizing Committee. (*)
Pewarta :
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar