Manajemen Gunawangsa Ganti Rugi Kerusakan Rumah Warga Surabaya

id gunawangsa,talih asih,ganti rugi,warga terdampak

Manajemen Gunawangsa Ganti Rugi Kerusakan Rumah Warga Surabaya

CEO Apartemen Gunawangsa, Triandy Gunawan (istimewa)

Namun dana kompensasi untuk polusi debu, diberikan bertahap selama 3 kali yakni pada Februari, April dan Mei 2016
Surabaya (Antaranews Jatim) - Manajemen Apartemen Gunawangsa mengaku sudah memberikan kompensasi berupa tali asih dan ganti rugi berupa uang kepada warga Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jatim atas kerusakan bangunan rumah dan dampak polusi berupa debu akibat pembangunan akses jalan menuju apartemen.
     
CEO Apartemen Gunawangsa, Triandy Gunawan, di Surabaya, Selasa, mengatakan kompensasi kerusakan rumah terdampak telah diberikan sendiri kepada warga dengan nilai yang bervariatif beberapa waktu lalu. 
     
"Namun dana kompensasi untuk polusi debu, diberikan bertahap selama 3 kali yakni pada Februari, April dan Mei 2016," katanya.
     
Menurut dia, pihaknya sudah melunasi uang kompensasi polusi debu ke warga melalui kontraktor pelaksana sebesar Rp800 juta melalui tokoh masyarakat setempat. Namun, lanjut dia, masalahnya dananya  diberikan bertahap ke masing-masing warga yakni pada 2016, 2017 dan 2018.
     
Untuk pembayaran dana kompensasi tahap ketiga, lanjut Triandy, warga tidak menerimanya karena sisa uang kompensasi sekitar Rp168 juta dipinjamkan ke pihak lain.
     
Uang sisa kompensasi itu, lanjut dia, semula dipegang oleh ketua RW V Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan Hari Suyitno dan ketua RT 5/ RW II Yanto (alias Rijanto).
     
"Suyitno dan Yanto membawa uang sebesar Rp134 juta, lalu dipinjamkan ke Muhammad Syarif bersama uang kompensasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua tokoh masyarakat itu sebesar Rp34 juta. Jadi itu total uang yang diduga digelapkan," kata Andy sapaan akrab Triandy Gunawan.
     
Ketika diusut, lanjut dia, Muhammad Syarif ternyata oknum humas apartemen Gunawangsa. Andy menjelaskan, kedua tokoh masyarakat itu mengaku bersedia meminjamkan uang sisa kompensasi lantaran di iming-iming bunga sebesar Rp200 juta. Namun yang membuat warga bergejolak sebenarnya bukan soal uang komepnsasi itu.  
     
Ia kembali menjelaskan ada beberapa warga non terdampak yang ingin mendapatkan ganti rugi dari aktivitas pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar.
     
"Kalau warga terdampak pembangunan langsung sekitar 119 kepala keluarga yang tersebar di RT-05/RW-02, RT-06/RW-02 dan RT-05/RW-05 kelurahan Tembok Dukuh, Bubutan Surabaya. Sekarang muncul warga di luar itu yang bergejolak minta dana tali asih, bahkan ada beberapa LSM yang mengancam untuk lapor ke pihak kepolisian," kata Andy.
     
Andy mengaku bahwa pihak pengelola Apatemen Gunawangsa Tidar merasa diperas oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan di sini. Hal ini didasari oleh bukti surat laporan LSM Gempar ke Polda Jatim yang melaporkan Gunawangsa Tidar tak membayar dana kompensasi.
     
"Laporan itu ditujukan ke Polda Jatim dan kita cuma dapat tembusan. Tapi anehnya ketika kita ke Polda belum menerima surat laporan itu. Ini kan sama saja saya merasa diperas," katanya.
     
Untuk mengantisipasi gejolak warga terdampak, uang sisa kompensasi warga yang di gelapkan itu, terpaksa ditalangi oleh pihak managemen Gunawangsa Tidar.  Uang yang dipinjam oleh Muhammad Syarif, lanjut Andy, tetap akan di tagih.
     
"Warga katanya sungkan menagihnya. Lalu kita minta warga lapor polisi, tapi katanya juga tidak berani. Akhirnya kita yang lapor polisi dan menagihnya. Katanya polisi sudah menetapkan tersangka, tapi belum juga di ekspos. Ini oknumnya juga sudah mengakui menggelapkan uang itu dan sanggup mengembalikannya," katanya.
     
Mengenai proyek box culvert di saluran Jalan Pancasila yang selama ini diklaim warga non terdampak sebagai akses masuk ke apartemen, menurut Andy, hal itu tidak benar. Ia menjelaskan, proyek box culvert itu memang di bangun oleh PT PP dengan pembiayaan dari Gunawangsa Tidar.
     
Program itu merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) yang nantinya bisa menjadi akses jalan umum. "Ada 28 KK yang tinggal di atas saluran. Ketika saluran itu di normalisasi, penghuninya sudah di relokasi ke rusun Romokalisari dan di beri uang transport sebesar Rp3 juta per-KK. Sekarang berhenti karena demo warga, padahal Pemkot cukup proaktif mengeluarkan izin untuk membantu masuknya investasi," katanya.
     
Puluhan warga di sekitar proyek Apartemen Gunawangsa, di Kelurahan Asem Bagus, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya sebelumnya melakukan protes dengan menduduki proyek jalan cor yang diduga merupakan akses jalan baru  menuju apartemen Gunawangsa tersebut, Kamis (27/9).  
     
Protes ini dikarenakan akses jalan menuju apartemen tersebut dinilai menyalahi aturan karena dibangun di atas sungai. Selain itu,  sejumlah bangunan warga yang berdiri di atas sungai tersebut dibongkar pada September 2017 dengan alasan dilakukan normalisasi sungai. Sejumlah warga akhirnya pindah ke Rusunawa Romo Kalisari. (*)

 
Pewarta :
Editor: Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar