Risma : Gaji ke-13 PNS Surabaya Belum Bisa Dicairkan

id gaji ke-13,risma,belum cair,pendapatan daerah,pemkot surabaya,antaranews jatim

Risma : Gaji ke-13 PNS Surabaya Belum Bisa Dicairkan

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menggelar jumpa pers terkait gaji PNS ke-13 di ruang kerjanya Balai Kota Surabaya, Jumat. (Abdul Hakim)

Secara prinsip saya tidak ada masalah, ini karena kejadian teroris waktu itu, sehingga tidak tercapai pendapatan daerah
Surabaya (Antaranews Jatim) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkot Surabaya belum bisa dicairkan karena pendapatan daerah belum tercapai akibat insiden bom teroris beberapa bulan lalu.
     
"Secara prinsip saya tidak ada masalah, ini karena kejadian teroris waktu itu, sehingga tidak tercapai pendapatan daerah," kata Risma saat menggelar jumpa pers di ruang kerjanya, Jumat.
     
Risma mengaku tidak ingin mengambil risiko, jika dalam waktu dekat mencairkan gaji PNS ke-13. Apalagi jika dikaitkan dengan tanggung jawabnya terhadap sejumlah kontrak dengan pihak ketiga yakni rekanan pelaksana.
     
"Nanti kalau saya kasihkan terus tidak bisa bayar kontrak rekanan terus bagaimana. Makanya kita lihat kondisi PAK (perubahan anggaran keuangan). Kalau memang ada uang ya kita bayar. Kita sudah ada ikatan dengan pihak ketiga terus kalau tidak bayar, terus yang menanggung siapa. Apa saya yang membayar gaji ke-13," katanya.
     
Menurutnya, pihaknya bukan tidak bersedia mencairkan gaji ke-13, tetapi anggaran yang akan digunakan memang belum ada. Untuk itu Risma tetap belum bisa menjajikan kapan bisa mencairkan.
     
"Jadi bukan tidak cair, tapi uangnya tidak ada. Pendapatan belum tercapai, sampai akhir bulan kemarin, itu mestinya 72 persen. Tiap hari saya menerima laporan, jadi kapannya ya tidak tau," katanya.
     
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Armuji mendesak Pemkot Surabaya agar segera mencairkan gaji PNS ke-13, dengan alasan payung hukumnya sudah jelas sehingga tidak ada lagi yang dipersoalkan dan dikhawatirkan.
     
Armuji mengaku heran Pemkot Surabaya masih terkesan alot mencairkan hak para PNS. Padahal, jika tidak dicairkan justru bisa dianggap melanggar peraturan pemerintah dan telah menjadi keputusan rapat paripurna DPRD Surabaya.
     
"Ini menjadi tanda tanya kita, apakah memang pemkot tidak mau mencairkan. Jika benar, maka bisa dianggap melanggar peraturan pemerintah. Harusnya pemkot bisa belajar dari daerah-daerah lain yang sudah mencairkan, karena hanya Surabaya yang belum," katanya. (*)

 
Pewarta :
Editor: Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar