Dispendukcapil Surabaya Siap Bantu Verifikasi Penonaktifan Ribuan PBI BPJS Kesehatan

id penonaktifan PBI BPJS,dinkes surabaya,dispendukcapil surabaya,dprd surabaya,antaranews jatim

Dispendukcapil Surabaya Siap Bantu Verifikasi Penonaktifan Ribuan PBI BPJS Kesehatan

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo (Abdul Hakim)

Nanti disitu akan terlihat peserta PBI BPJS kesehatan terdaftar atau tidak
Surabaya (Antaranews Jatim) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya siap membantu dinas kesehatan setempat untuk melakukan verifikasi data kependudukan terkait adanya laporan penonaktifan 31.423 ribu peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Suharto Wardoyo, di Surabaya, Kamis, mengatakan pengecekan data peserta yang menerima PBI BPJS dilakukan secara sistem.

"Nanti disitu akan terlihat peserta PBI BPJS kesehatan terdaftar atau tidak," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengaku siap membantu Dinkes Surabaya apabila diperlukan untuk melakukan verifikasi data kependudukan atau bahkan turun ke lapangan.

"Kami siapkan petugas dari kecamatan dan kelurahan dibantu pengurus RW/RT untuk melakukan verifikasi data kependudukan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita mengatakan kemungkinan besar tidak aktif atau diblokirnya PBI BPJS kesehatan warga disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, meninggal dunia, pindah rumah atau pindah kelas BPJS, NIK yang tidak terdaftar atau diblokir.

Bahkan, lanjut dia, berdasarkan hasil sinkronisasi Dispendukcapil, terdata 28.215 jiwa dengan rincian sebagai berikut, meninggal 1.516 jiwa, pindah 1.072 jiwa, blokir 9.790 jiwa dan NIK tidak ditemukan sebanyak 15.837 jiwa.

"Khusus NIK yang terblokir dan tidak ditemukan dapat diaktifkan kembali setelah dilakukan verifikasi data oleh Dispendukcapil," katanya.

Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Agustin Poliana sebelumnya mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS jenis PBI disampaikan Dinas kesehatan ke BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya melalui surat dengan nomor 440/33/50/436.7.2/2017 tentang Penambahan dan Pengurangan PBI Kota Surabaya Bulan Desember 2017.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta dinkes dan dispendukcapil melakukan kroscek ke lapangan. Hal ini dikarenakan beberapa kali dirinya menerima laporan dari masyarakat yang tidak mengetahui kalau kartu BPJS nya dinonaktifkan.

Agustin mengatakan anggran APBD Surabaya yang dibutuhkan untuk menanggung BPJS PBI masyarakat per tahunnya senilai Rp163 miliar. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai RpRp180 miliar. (*)
Pewarta :
Editor: Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar