PSI Tantang Syahri Pertahankan Komitmen Pemerintahan Bersih

Tulungagung (Antaranews Jatim) - Partai Solidaritas Indonesia menantang Calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo untuk mempertahankan pemerintahan yang bersih berwibawa dengan menjunjung semangat antikorupsi dan anti-intoleransi dalam kepemimpinannya di periode kedua (2018-2023).

"Kami ingin Pak Syahri sebagai teladan PSI di daerah tetap konsisten dengan tidak korupsi dan tegas dalam melawan segala bentuk intoleransi," kata Ketua DPW PSI Jawa Timur Shobikin dikonfirmasi usai deklarasi dukungan pasangan calon nomor urut 2 "Sahto" di Tulungagung, Minggu.

Tantangan itu diucapkan Shobikin saat memberi pidato sambutan acara deklarasi dukungan Sahto di mimbar.

Menurut dia, Syahri dan Maryoto dikenal sebagai citra yang positif.

Selama memimpin Tulungagung, Syahri disebut Shobikin tidak pernah ada catatan korupsi. Baik di level polres, polda, mabes, kejaksaan hingga KPK.

"Pemerintahan Pak Syahri bersih," ujar Shobikin.

Selain dalam hal urusan hukum, Shobikin maupun Ketua DPD PSI Tulungagung Dyan Saputro sepakat menyatakan Syahri memiliki garis jelas dalam melawan intoleransi.

Ia menjadi satu dari lima kepala daerah di Inonesia saat itu yang berani menentang eksistensi FPI.

"Sikap saya terhadap pandangan dan tindakan yang mengarah intoleransi sudah jelas. Kami menolak dan menentang sikap yang bisa merusak semangat keberagaman di Tanah Air, di Tulungagung," kata Cabup Syahri Mulyo dikonfirmasi usai acara.

Deklarasi dukungan PSI atas pencalonan Syahri-Maryoto berlangsung sederhana.

Meski forum melibatkan anggota, simpatisan dan kepengurusan PSI ini tidak ramai, acara terlaksana tuntas.

Dyan Saputro menyebut kegiatan deklarasi untuk Sahto sekaligus pengumpulan kader dan pengurus hingga level DPD.

Syahri sendiri sempat datang terlambat karena harus mengikuti beberapa undangan jaringan relawan dan kader di daerah-daerah.

Kesempatan itu dimanfaatkan Syahri untuk menyampaikan visi misi dan segala prestasi yang berhasil diraih.

"Lima tahun pemerintahan kami sudah banyak yang kami lakukan untuk menguatkan ekonomi kerakyatan kita. APBD Tulungagung sebelum saya belanja rutin daerah mencapai 65 persen, belanja tidak langsung hanya 32-an persen. Setelah kami memimpin, angka itu sudah berbalik. Belanja rutin tinggal 45 persen," kata Syahri.

Ia mengklaim kebijakan APBD Pro-rakyat tersebut telah mendorong kian tingginya income perkapita penduduk, melambungnya rasio rata-rata pendapatan penduduk per tahun. (*)