Surabaya (Antaranews Jatim) - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani pakta integritas antikorupsi bertepatan dengan Lustrum ke-1 Unusa di Surabaya, Sabtu.
Rektor Unusa Prof Achmad Jazidie mengatakan dengan penandatanganan pakta integritas itu mahasiswa diharapkan lebih aktif pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat.
"Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif daiam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Jazidie pada lustrum yang bertema "Menyiapkan Generasi Rahmatan Lil Alamin: Perlawanan Terhadap Korupsi".
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan masih banyak hal terkait pemberantasan korupsi yang harus diperbaiki. Seperti masih ada kelemahan terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Juga beberapa sistem yang perlu disempurnakan.
"Kami berikan gambaran untuk mahasiswa bahwa negara punya prospek yang menjajikan asal memperbaiki sistem dan karakter. Bagaimanapun pencegahan dan praktik korupsi dimulai dari diri sendiri. Bagaimana di lingkungan, sistem terkait integritas juga perlu diperbaiki," ujarnya.
Dia mencontohkan, perbaikan sistem integritas yang bisa dilakukan mahasiswa adalah saat kuliah kerja nyata (KKN) bisa membantu terkait Dana Desa, memberikan pedoman untuk pengelolaan administrasi keuangan desa.
"Unusa juga penting untuk mengkaji perjalanan bangsa ini, misalkan apakah sistem Pilkada dan Pemilu kita sudah benar dan tidak perlu perbaikan. Apakah hanya orang kaya dan pengusaha saja yang bisa menjadi calon, apakah yang lain tidak," ujarnya.
Selain Ketua KPK, hadir juga dalam Lustrum ke-1 Unusa Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Senada dengan Agus Rahardjo, menurut Pakde Karwo permasalahan di korupsi yang mendasar adalah komitmen dan integritas.
Dari banyaknya kasus korupsi yang diungkap KPK di Jatim, manurutnya adalah terkait integritas. Yaitu penyuapan dan pemerasan bukan ke sistem pelayanan ke masyarakat seperti pungutan liar.
"Saya setuju dengan Ketua KPK. Kongkretnya adalah mahasiswa turun ke bawah. Kemudian melatih tentang pembukuan Dana Desa dan mengusulkan ada spesifik grand. Kawalan seperti itu kemudian di kabupaten kota dan provinsi," ujarnya.(*)
Gelar Lustrum ke-1. Unusa-KPK Tanda Tangani Pakta Integritas Antikorupsi
Sabtu, 5 Mei 2018 16:39 WIB
Unusa juga penting untuk mengkaji perjalanan bangsa ini, misalkan apakah sistem Pilkada dan Pemilu kita sudah benar dan tidak perlu perbaikan. Apakah hanya orang kaya dan pengusaha saja yang bisa menjadi calon, apakah yang lain tidak