Jokowi Minta Gubernur-DPRD tak Buat Perda Baru (Video)

id presiden jokowi, gubernur, dprd, perda baru

Jokowi Minta Gubernur-DPRD tak Buat Perda Baru (Video)

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan kepada para gubernur dalam Rapat Kerja Pemerintah "Percepatan Berusaha di Daerah" di Istana Negara Jakarta, Selasa. (Joko Susilo)

Jakarta, (Antara) - Presiden Joko widodo meminta para gubernur dan DPRD tidak membuat Peraturan Daerah (Perda) baru yang justru menambah ruwet.

"Saya titip ini untuk seluruh gubernur, dan terutama karena ada ketua DPRD, jangan membuat Perda-Perda lagi lah yang menyebabkan nambah ruwet," kata Presiden saat memberi pengarahan dalam Rapat kerja Pemerintah "Percepatan Berusaha di Daerah" di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden bahkan menyinggung jika Perda tersebut berorientasinya proyek akan lebih menambah ruwet lagi.

"Saya juga sudah perintahkan juga ke menteri-menteri ngak usahlah ngajuin banyak UU juga. UU Yang lama kita akan cek satu persatu, kita revisi, kita perbaiki yang kurang-kurang. Perda juga sama tolong dilihat, terutama Perda yang berkaitan percepatan berusaha. Kalau memang itu ngak mempercepat atau justru memperlambat, kalau bisa dihilangkan atau direvisi," kata Presiden, menegaskan.

Jokowi mengatakan yang paling penting Perda itu kualitasnya, bukan banyak-banyakkan yang justru mempersulit investasi masuk.

Presiden mengatakan kunci pertumbuhan ekonomi ada dua, yakni investasi dan ekspor. "Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Hanya itu saja yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.

Namun, kata Presiden, masih banyak masalah yang di di dalam negeri, yakni investasi yang masih terhambat pada urusan-urusan perizinan.

Jokowi mengungkapkan untuk perizinan investasi di pembangkit listrik saat ini pemerintah pusat sudah bisa menyelesaikan selama 19 hari, namun daerah 775 hari.

"Sekarang kita blak-blakan semua. Kita buka semuanya. Artinya ada problem di daerah," ungkap Presiden.

Jokowi juga menyebut investasi di bidang pertanian proses investasi di pusat juga 19 hari, namun di daerah masih 726 hari.

"Tolong di dinas-dinas yang terkait, ini betul-betul dicek detail. Sekarang ini persyaratan bisa jadi perizinan. Dulu hanya syarat sekarang syarat naik jadi izin. Kalau ini diteruskan jangan harap sekali lagi pertumbuhan ekonomi kita akan naik," ucapnya.(*)   

Video Oleh Joko Susilo

Pewarta :
Editor: Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar