Pembangunan Gedung DPRD Surabaya Diusulkan Terpisah dengan Masjid

id Pembangunan Gedung DPRD Surabaya, Diusulkan Terpisah Dengan Masjid

Pembangunan Gedung DPRD Surabaya Diusulkan Terpisah dengan Masjid

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Chamelia Habibah (Dok Sekretaris DPRD Surabaya)

Beberapa anggota komisi mempunyai keinginan untuk membangun masjid sendiri terpisah dengan gedung DPRD baru
Surabaya (Antara Jatim) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya mengusulkan alternatif agar pembangunan gedung baru DPRD delapan lantai terpisah dengan masjid As Sakinah di kompplek Balai Pemuda.
     
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Chamilia Habibah, di Surabaya, Kamis, mengatakan  pembangunan masjid yang menyatu dengan gedung dewan yang selama ini berpolemik tidak memungkinkan lagi. 

"Beberapa anggota komisi mempunyai keinginan untuk membangun masjid sendiri terpisah dengan gedung DPRD baru. Namun, luas masjid sama dengan luasan sebelum dibongkar," katanya.

Tentunya, lanjut dia, "Detail Enggeneering Design" (DED) juga harus berubah, termasuk adendumnya.  Sehingga, lanjut dia, nomenklatur bukan hanya pembangunan gedung DPRD dan masjid, tapi pembangunan kawasan Balai Pemuda. "Solusi terakhir, gedung disampaing masjid,” katanya

Ia mengakui pembangunan gedung DPRD sudah ada kontraktor pemenangnya. Tapi ia yakin, pemerintah kota mempunyai kebijakan adendum lagi, karena berkaitan dengan masalah keumatan dan akhirat.

"Itu baru kemungkinan. Namun, pembangunannya kan multiyears," katanya.

Habibah memperkirakan apabila ada pemisahan antara masjid dan gedung dewan baru, maka ada perubahan letak gedung dewan baru. Posisi gedung dewan yang akan dibangun kemungkinan digeser ke timur atau lainnya dengan luasan yang tidak sesuai rencana semula.

"Posisi masjid bisa saja tetap. Tapi teknisnya seperti apa kita belum tahu, apalagi lahan yang tersedia juga sempit," katanya.

Ia menilai jika ada perubahan DED akan diikuti dengan adendum baru. Dengan adendum baru, nilai anggaran bisa berubah, karena Satuan Standar Harga (SSH) tahun mendatang dimungkinkan juga barubah.

"Tapi, kami prioritaskan pembangunan masjid, supaya tidak ada polemik lagi," katanya.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Surabaya Camelia Habibah mengatakan saat ini dirinya mendapatkan amanah dari fraksi PKB untuk mencari pendapat kedua dari para ulama khususnya yang membidangi hukum syariah, yakni PWNU Jatim dan MUI Jatim tentang bagaimana hukumnya bangunan yang berdiri di atas masjid.

"Empat hari lalu saya sempat menelpon salah satu pengurus PWNU untuk mengagendakan pertemuan," katanya.

Dari sekilas pembicaraan dengan salah seorang ulama PWNU Jatim tersebut, ia mendapatkan pendapat bahwa sesuai hukum fiqih diperbolehkan adanya bangunan di atas masjid. Hanya saja, apabila tak dimanfaatkan untuk kegiatan yang berurusan dengan masalah keagamaan, maka kelazimannya dipertanyakan.

"Harus dihindari apabila ada wanita yang sedang datang bulan (menstruasi), kemudian kegiatan lain yang tidak diperbolehkan agama, siapa yang menanggung dosanya ?" katanya.

Habibah menceritakan, niatan fraksinya mengutus dirinya untuk berkunjung ke para ulama mendapat dukungan Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri. Bahkan, Syaifudin meminta untuk bersama-sama  mendatangi para tokoh agama tersebut.

"Pak Syaifudin akan ikut agenda berkunjung ke para ulama," katanya.

Selain kalangan dewan, lanjut dia, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Surabaya juga berupaya mencari solusi atas pembangunan gedung dewan yang molor ini.(*)

Pewarta :
Editor: Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar