ITS Dukung Percepatan Sertifikat Tanah di Indonesia

id ITS, Percepatan sertifikat tanah

ITS Dukung Percepatan Sertifikat Tanah di Indonesia

Rektor ITS Prof Joni Hermana membuka Seminar bertajuk "Implementasi Fit for Purpose Land Administration di Indonesia" di gedung Robotika ITS, Selasa (15/11). (Humas ITS)

"Tujuan seminar ini adalah untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDG’s) dan program pemerintah yang menargetkan 100 persen tanah di Indonesia sudah tersertifikat pada tahun 2025," kata Dwi Budi Martono ST MT, ketua panitia seminar.
Surabaya (Antara Jatim) - Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) bekerja sama dengan Departemen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menggelar seminar di Gedung Robotika ITS, Selasa, guna mendukung percepatan sertifikat tanah di Indonesia.

"Tujuan seminar ini adalah untuk mendukung sustainable development goals (SDG`s) dan program pemerintah yang menargetkan 100 persen tanah di Indonesia sudah tersertifikat pada tahun 2025," kata Dwi Budi Martono, S.T., M.T. selaku ketua panitia seminar.

Seminar bertajuk Implementasi Fit for Purpose Land Administration di Indonesia ini mendatangkan Prof. Stig Enemark, President Federation Internationale des Geometres yang juga penemu Fit for Purpose Land Administration.

Seminar yang sebelumnya sudah diawali dengan lokakarya ini, kata Dwi, digelar karena disadari bahwa tren administrasi tanah harus dimulai di Indonesia, baik dari pemetaan tanah maupun pendaftaran tanah tersebut.

Pada tahun 2017, tiga kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Batam, dan Jakarta harus sudah mulai melakukan administrasi pertanahan. Ditargetkan tanah di tiga kota tersebut sudah tersertifikat lengkap pada tahun 2017.

Target ketiga kota tersebut, lanjut dia, untuk mendukung target pemerintah 5.000.000 sertifikat tanah di Indonesia pada tahun 2017.

Sementara itu, Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es., Ph.D. mengatakan bahwa ITS mendukung penuh program tersebut yang juga mendukung program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merealisasikan SDG`s.

"Negara yang beradab adalah negara yang ikut mendukung proses SDG`s," tuturnya

Menurut Joni, catatan sejarah membuktikan di Indonesia relatif banyak pembangunan mangkrak akibat permasalahan administrasi lahan, pembebasan lahan, dan pemetaan tanah.

"Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu adanya terobosam baru untuk administrasi tanah dengan baik," tuturnya.

Dengan adanya seminar Fit for Purpose (FFP) itu, Joni berharap mampu menjadi terobosan baru untuk menghasilkan sertifikasi tanah yang cepat dan murah.

"Khususnya di Jawa Timur. Harapannya Jatim bisa menjadi pelopor penerapan FFP," ujarnya.

Seminar yang membahas tentang perlunya dibuat peta dasar untuk pengurusan serifikat tanah melalui fit for purpose itu membahas enam dari 17 tujuan yang tertuang dalam SDG`s, di antaranya menekan tingkat kemiskinan, kelaparan, kesetaraan gender, kota berkelanjutan, dan hak atas keberlangungan hidup.

Adapun peserta yang hadir dalam seminar tersebut didominasi oleh para kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota/kabupaten se-Indonesia. Selain itu, juga ada beberapa perwakilan Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Badan Investasi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.(*)
Pewarta :
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar