Surabaya (Antara Jatim) - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur menilai
kebijakan pemerintah mengurangi subsidi listrik merupakan langkah belum
tepat diambil dan kontraproduktif di mata masyarakat.
"Kalau subsidi listrik dikurangi maka semakin menambah beban rakyat
di tengah kondisi perekonomian bangsa yang melemah, rupiah tidak stabil,
dan bencana kabut asap di sebagian besar wilayah Indonesia," kata Ketua
YLPK Jatim Said Utomo ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan
produktivitas masyarakat, sekaligus menjadikan subsidi listrik sebagai
tanggung jawab sosial negara.
"Terus terang masyarakat belum mengerti apa alasan dan tujuan utama
pengurangan subsidi listrik. Pemerintah harus dengan jelas
mengemukakannya," ucapnya.
Tidak itu saja, pelayanan listrik di Tanah Air juga dinilainya masih
jauh dari keadilan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan
terpencil dan kepulauan.
"Pelayanan terhadap masyarakat miskin struktural atau yang tinggal
karena hidup di desa terpencil sejak lahir masih jauh dari harapan. Kami
harap mereka mendapat keadilan dan listrik bisa teraliri di sana,"
katanya.
Ia mencontohkan masyarakat kepulauan di Jatim, seperti di Pulau
Bawean, yang belum semuanya mendapat aliran listrik, apalagi subsidi
dari Pemerintah.
"Belum lagi yang tinggal di kepulauan kawasan Sumenep, Madura. Ini
yang harus mendapat perhatian dan harus ada langkah tanpa merugikan
rakyat sebelum mengambil kebijakan," kata Said.
Sedikitnya subsidi bagi 4 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Timur terancam dicabut akibat
adanya rencana Pemerintah Pusat yang melakukan pengurangan subsidi
listrik bagi pengguna rumah tangga.
Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi
Jatim Pinto Raharjo mengatakan secara keseluruhan pelanggan PLN
Distribusi Jatim yang mendapatkan subsidi listrik saat ini berjumlah 8
juta rumah tangga.
"Dengan adanya kebijakan pemerintah itu, kita memperkirakan jumlah
pelanggan rumah tangga dengan daya 900 KWH dan 450 KWH yang bakal tidak
dapat subsidi lagi pada tahun depan akan mencapai 4 juta pelanggan,"
katanya. (*)
YLPK: Kebijakan Pengurangan Subsidi Listrik Belum Tepat
Kamis, 29 Oktober 2015 18:43 WIB
Di tengah kondisi perekonomian bangsa yang melemah, rupiah tidak stabil dan bencana kabut asap di sebagian besar wilayah Indonesia sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat