Wali Kota Malang: Tak Ada Suap Loloskan APBD 2015

id loloskan apbd, rapbd kota malang, suap apbd, apbd kota malang, rapbd 2015, apbd 2015

Malang (Antara Jatim) - Wali Kota Malang Moch Anton menegaskan tidak ada suap maupun pungutan sebesar satu persen yang diberikan kepada wakil rakyat untuk meloloskan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

"Kabar itu sama sekali tidak benar dan bohong besar. Pungutan sebesar satu persen dari nilai APBD 2015 sebesar Rp1,9 triliun untuk disetorkan kepada para wakil rakyat itu merupakan sebuah kebohongan, apalagi kalau suap itu untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBD 2015," tegas Moch Anton di Malang, Jawa Timur, Jumat.

Menyinggung proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian dan meminta keterangan dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot malang, Anton berharap penyelidikan itu bisa memberikan penjelasan jika tidak ada usaha untuk melakukan korupsi atau suap dalam proses pembahasan APBD 2015 beberapa waktu lalu.

Ia mengakui dirinya sudah menerima laporan terkait pemanggilan sejumlah kepala dinas (SKPD ) oleh polisi untuk dimintai keterangan kasus dugaan pungutan satu persen dalam pembahasan APBD Kota Malang 2015 beberapa waktu lalu, bahkan ia mempersilahkan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Silahkan saja para kepala dinas atau pejabat lainnya dipanggil untuk diperiksa karena ini demi transparansi pengelolaan anggaran di Pemkot Malang dan pemeriksaan terhadap kepala SKPD ini tidak perlu mendapat izin dari saya (Wali Kota).

"Nanti saja dilihat hasilnya seperti apa, yang terpenting sekarang pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat ini sebagai upaya transparansi anggaran dan setiap rupiah yang dipergunakan pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono mengaku tidak tahu menahu terkait adanya dugaan pungutan dan suap sebesar satu persen yang akan disetorkan pada dewan. "Saya tidak tahu dan dewan memang tidak menerima suap dari manapun, bahkan sampai sekarang anggota dewan juga belum ada yang dipanggil polisi," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Terkait kasus dugaan suap satu persen APBD 2015 tersebut, selama pekan ini Polresta Malang telah memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Malang, yakni Sekkota Malang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kepala Dinas Komunikasi dan Informastika (Kominfo), Asisten Administrasi Bidang Pembangunan, Kepala Bappeda serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).(*)
Pewarta :
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar