Legislator Pamekasan Dorong Pemerintah Fasilitasi Kemitraan Petani-Pengusaha

id Legislator Pamekasan, Suli Faris, Kemitraan Petani, Petani-Pengusaha Pamekasan,

Legislator Pamekasan Dorong Pemerintah Fasilitasi Kemitraan Petani-Pengusaha

Pamekasan (Antara Jatim) - Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Jawa Timur, Suli Faris mendorong pemkab setempat memfasilitasi adanya kemitraan antara petani dengan pengusaha, sebagai upaya untuk menciptakan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

"Di Pamekasan ini posisi petani berada jauh dibawah pengusaha, dan seolah tidak punya kekuatan sama sekali dalam menentukan hasil pertanian mereka, khususnya di bidang tembakau," kata Suli Faris, saat menjadi pembicara dalam dialog ekonomi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Rabu (6/8) malam.

Ia mengibaratkan, posisi petani dengan pengusaha di Pamekasan seperti raja dan rakyatnya, dimana rakyat membutuhkan belas kasihan sang raja yang bisa menentukan semua kebijakan tanpa adanya protes.

Padahal, sambung dia, sebenarnya antara petani dengan pengusaha adalah saling membutuhkan. Petani punya lahan dan hasil produksi pertanian, sedangkan pengusaha, membutuhkan hasil pertaniannya bisa terjual dengan harga yang layak.

"Posisi petani yang direndahkan inilah yang kemudian menjadikan kondisi petani terjepit dan sepenuhnya pasrah pada keinginan pengusaha," katanya menambahkan.

Oleh karenanya, politikus dari Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan ini menyarankan agar Pemkab Pamekasan hendaknya bisa memfasilitasi adanya kemitraan antara petani, khususnya petani tembakau dengan pihak pengusaha.

Sebelum masa tanam, perlu digelar pertemuan antara perwakilan petani dengan pengusaha, membahas jumlah kebutuhan, biaya produksi dan harga beli hasil pertanian.

Dengan cara seperti itu, maka kedua belah pihak, yakni petani dan pengusaha, sudah memiliki hambaran, termasuk harga jual hasil pertanian dan hasil pertanian yang hendak dibeli oleh pengusaha.

"Pola kemitraan antara petani dengan pengusaha kalau di bidang tembakau ini telah dilakukan oleh pemkab di Lombok, dan di Pamekasan saya kira sangat memungkinkan untuk diterapkan," katanya.

Caranya, kata Suli, Pemkab Pamekasan perlu mengumpulkan perwakilan kedua belah pihak. Pengusaha menentukan kriteria hasil pertanian yang hendak ingin dibeli, dan petani berupaya memenuhi hasil produksi pertanian yang diinginkan oleh pengusaha.

"Dengan demikian, pada dan sebelum panen, petani sudah mengetahui harganya, sehingga tidak perlu resah dan bisa dipastikan hasil produksi pertanian mereka akan terbeli," katanya.

Di Pamekasan, kata Suli sebenarnya sudah ada sebagian petani tembakau yang melakukan kemitraan dengan pihak pabrikan, akan tetapi masih sangat terbatas. Disamping itu, pola kemitraan yang sudah ada, adalah atas keinginan pabrikan itu sendiri, bukan difasilitasi pemerintah daerah.

Hasilnya, kedua belah pihak memang sama-sama diuntungkan, karena pengusaha bisa membeli hasil pertanian yang diinginkan dan petani bisa menjual hasil pertaniannya sesuai dengan harga yang diinginkan.

"Saran saya, bagaimana pola kemitraan antara petani dengan pengusaha itu bisa untuk semua petani di Pamekasan ini, bukan hanya sebagian petani. Tentunya harus melalui perak aktif pemkab setempat," pungkasnya. (*)
Pewarta :
Editor: FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar