Suhu politik menjelang Pemilu Presiden 2014 sudah mulai menghangat, bahkan suhu tersebut semakin memanas dengan kampanye hitam yang disebarkan sejumlah pihak terhadap dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing memperebutkan kursi RI-1 pada 9 Juli 2014. Maraknya kampanye hitam (black campaign) muncul di media massa, selebaran, serta yang paling ramai dibicarakan masyarakat yakni melalui jejaring sosial seperti twitter, facebook, pesan singkat telepon seluler (sms), dan blackberry messenger (bbm). Kampanye negatif tersebut hanya menonjolkan isu-isu menyangkut latar belakang masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden yang kebenarannya masih diragukan, namun masing-masing tim kampanye kedua pasangan saling membantah tudingan melakukan kampanye hitam dan bisa saja kampanye hitam itu dilakukan oleh pihak di luar tim sukses dua capres dan cawapres itu. Bentuk kampanye yang tidak etis dan tak sehat itu terus bergulir di media-media sosial demi memengaruhi opini publik, bahkan tidak jarang antara kedua kubu saling serang untuk melakukan klarifikasi terhadap kampanye yang tidak mendidik masyarakat tersebut. Isu negatif yang menjadi materi kampanye hitam terhadap Jokowi antara lain beredarnya tabloid "Obor Rakyat" yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut adalah capres boneka, terlibat kasus bus karatan dan isu SARA. Sedangkan bentuk kampanye negatif yang ditujukan kepada Prabowo yakni melalui isu HAM dan penculikan saat capres dengan nomor urut satu itu masih menjadi Komandan Kopassus di era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Kampanye yang menyudutkan pasangan capres dan cawapres tersebut juga sudah masuk dan menyebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Jember. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo yang juga Rais Syuriah PCNU Jember Muhyidin Abdussomad mengaku menerima beberapa eksemplar tabloid "Obor Rakyat" di depan rumahnya, namun tidak mengetahui siapa yang mengirim tabloid tersebut. "Kemarin ada di depan rumah, namun sekarang saya tidak tahu tabloid tersebut ada di mana. Setelah saya baca, saya letakkan begitu saja dan isinya memang menyudutkan Pak Jokowi," tuturnya. Menurut dia, tabloid tersebut tidak memberikan pendidikan politik yang santun kepada masyarakat, sehingga ia tidak melanjutkan membaca seluruh isi tabloid tersebut. "Tabloid itu tidak hanya beredar Ponpes Nuris, namun sejumlah pondok pesantren di Jember juga mendapatkan kiriman serupa dan tidak diketahui siapa yang mengirimnya," ucap mantan Ketua PCNU Jember itu. Tabloid yang berisi pemberitaan capres Jokowi sebagai "capres boneka" tersebut, juga beredar di Ponpes Al-Hidayah dan di rumah kediaman KH Imam Haramain yang merupakan salah satu jajaran Rais Syuriah PCNU Jember yang berada di Kecamatan Silo. "Saya tadi telepon ke beliau, katanya juga menerima tabloid Obor Rakyat, tetapi tidak tahu siapa pengirimnya dan jumlahnya cukup banyak," ucap Muhyidin. Ia menyayangkan beredarnya kampanye hitam yang menyudutkan salah satu pasangan capres menjelang Pemilu Presiden 2014, namun ia mengaku tidak percaya dengan isi tabloid yang menyudutkan mantan Wali Kota Solo itu. "Masyarakat saat ini sudah cerdas dan bisa menentukan pilihannya pada Pilpres mendatang karena mereka bisa mengakses informasi darimana saja, sehingga kampanye hitam tersebut tidak akan berpengaruh di masyarakat," ujarnya. Beredarnya tabloid dan selebaran yang menyudutkan mantan Wali Kota Solo tersebut ditindaklanjuti oleh tim sukarelawan Sekretariat Nasional Jokowi di Kabupaten Jember dengan melaporkan kampanye hitam ke Panwaslu setempat. "Selebaran yang isinya menyudutkan Pak Jokowi itu menyebar di lima kecamatan yang berada di wilayah selatan Jember antara lain Kecamatan Puger, Gumukmas, Wuluhan, Ambulu, dan Balung," tuturnya. Menurut dia, selebaran gelap yang merupakan kampanye hitam tersebut menyebar di sejumlah pasar tradisional, kampung nelayan, dan tempat pelelangan ikan di Kecamatan Puger, namun selebaran gelap tersebut disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ia mendesak Panwaslu untuk segera menindaklanjuti laporan kampanye hitam tersebut dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang sengaja melakukan kampanye yang membodohi masyarakat jelang perhelatan Pilpres 2014. Tidak hanya pasangan Jokowi-JK yang mendapat serangan kampanye hitam, pasangan Prabowo-Hatta juga mendapat serangan adanya isu HAM dan penculikan yang dilakukan capres dengan nomor urut satu itu di era pemerintahan Orde Baru. Ketua Tim Pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta di Jember, Siswono membenarkan adanya isu HAM yang menyerang Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra melalui sejumlah diskusi publik, namun sejauh ini pihaknya tidak terlalu merespon hal tersebut. "Kampanye hitam juga dilakukan di jejaring sosial, namun masyarakat sudah bisa menilai apakah informasi tersebut bisa dipercaya atau tidak, sehingga tim pemenangan Prabowo-Hatta juga sudah memiliki cara-cara tertentu untuk mengantisipasi merebaknya kampanye negatif yang dapat merugikan capres dan cawapres nomor urut satu tersebut," paparnya. Calon anggota DPRD Jember terpilih itu mengimbau kepada masyarakat dan konstituen pendukung pasangan Prabowo-Hatta untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu negatif yang dikampanyekan sejumlah pihak untuk menyerang capres dan cawapres yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS, PAN, dan PBB. Untuk menepis dampak kampanye negatif itu, masing-masing capres dan cawapres baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK mengklarifikasi kampanye hitam tersebut saat mereka melakukan kampanye di sejumlah daerah dan meyakinkan masyarakat bahwa tudingan negatif tersebut tidak benar. Tidak Efektif Pengamat politik Universitas Jember Drs Joko Susilo MSi mengatakan kampanye hitam terhadap calon presiden dan wakil presiden tidak akan memengaruhi pilihan masyarakat dalam menentukan hak politiknya pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014. "Saat ini masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihannya, sehingga kampanye hitam yang digencarkan tim sukses untuk menyudutkan salah satu capres dan cawapres tidak akan berdampak signifikan untuk mendongkrak perolehan suara," ucap Joko di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sesuai dengan aturan, lanjut dia, kampanye hitam tidak diperbolehkan dalam pemilu, namun dalam praktiknya kampanye hitam selalu digunakan oleh sejumlah tim sukses untuk mendiskreditkan salah satu pasangan dan hal tersebut terkesan menjadi hal wajar di dunia perpolitikan Indonesia. "Kampanye hitam yang digencarkan terhadap salah satu pasangan calon justru memberikan bukti bahwa calon yang lain takut kalah dan tidak percaya diri, sehingga menggunakan cara-cara yang tidak bijak dalam menarik simpati masyarakat," ucap pengajar Ilmu Hubungan Internasional itu. Menurut dia, media sosial merupakan salah satu sarana yang digunakan sejumlah pendukung untuk saling serang melalui kampanye hitam tanpa disertai dengan bukti-bukti yang kuat, bahkan hal tersebut justru memicu konflik antara kedua belah pihak. "Masyarakat sudah cukup cerdas untuk menilai apakah sesuatu yang disampaikan itu masuk akal atau tidak karena saat ini pemilih cenderung memilih figur, sehingga mereka tidak mudah terprovokasi kampanye hitam," tuturnya. Ia menjelaskan semua capres-cawapres seharusnya mendeklarasikan antikampanye hitam dengan memberikan instruksi yang tegas kepada tim sukses di tingkat bawah untuk mewujudkan Pemilu Presiden 2014 yang lebih berkualitas. "Kampanye hitam justru membodohi masyarakat, sehingga perlu gerakan antikampanye hitam yang digencarkan kedua belah pihak dan hal itu akan memberikan nilai positif terhadap pemilu presiden tahun ini," ujar pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unej itu. Joko mengatakan pesta rakyat melalui pemilu langsung mengajarkan tentang demokrasi, bukan berbuat fitnah dan saling curiga, sehingga ia mengimbau kepada semua pihak untuk menghentikan kampanye hitam yang justru menciderai nilai-nilai demokrasi. Koordinator tim nasional sukarelawan Keluarga Besar Joko Widodo-Jusuf Kalla, Aksa Mahmud, saat berkunjung ke Kabupaten Jember beberapa waktu lalu mengatakan maraknya kampanye hitam yang menyerang pasangan Jokowi-Jusuf Kalla justru akan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tersebut. "Kami tidak khawatir dengan kampanye hitam itu karena hal itu tidak akan berpengaruh pada perolehan suara pasangan Jokowi-JK," katanya, usai menghadiri silaturahmi Ansor, Banser, dan Kiai Kampung di Ponpes Nuris Jember. Menurut dia, masyarakat sudah cerdas untuk menentukan pilihan pada Pemilu Presiden 2014 dan mereka tidak bisa dibohongi dengan kampanye hitam yang tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. "Almarhum Kiai Abdullah Faqih dari Langitan pernah menyampaikan bahwa semakin banyak kampanye hitam yang ditujukan kepada seseorang, maka semakin dekat dengan kemenangan, sehingga saya tidak terlalu memikirkan adanya kampanye yang menyudutkan pasangan Jokowi-JK," tuturnya. Hal senada juga disampaikan oleh ketua bicara tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya di Jakarta, yang mengatakan elektabilitas Prabowo-Hatta terus menanjak seakan-akan tidak terpengaruh dengan isu-isu negatif yang beredar karena masyarakat sudah cerdas dalam menilai capres dan cawapres yang akan dipilih. Peran Media Pengamat politik Universitas Jember Joko Susilo menilai peran media sangat penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pada Pemilu Presiden 2014, sehingga dapat mempersempit ruang gerak kampanye hitam. "Selain menjadi wadah informasi, media juga mempunyai peran menjadikan proses demokrasi di Indonesia akan semakin baik dan bermutu, sehingga media seharusnya menyampaikan informasi secara netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon," tuturnya. Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menghimbau kepada media cetak, media elektronik, dan pengguna media sosial untuk berhati-hati dengan pemberitaan kampanye hitam oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momentum Pemilu Presiden 2014. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember Ikaningtyas mengatakan jurnalis harus bersikap netral dan independensi harus dijaga, baik oleh internal media tempat bekerja maupun pihak-pihak dari luar, sehingga jurnalis tidak mudah diintervensi dalam melakukan peliputan. "Seluruh jurnalis tidak boleh mengaburkan fakta dalam pemberitaan Pilpres, apalagi membuat berita yang tidak berdasarkan fakta atau memberitakan dengan menyudutkan salah satu calon, sehingga menimbulkan opini negatif di kalangan publik," tuturnya. Menurut dia, media masih menjadi salah satu wadah yang sangat kuat dalam pembentukan opini ataupun persepsi publik terhadap objek yang diberitakan, sehingga jurnalis harus membuat berita yang mendamaikan dan tidak provokatif. "Pers memiliki fungsi kontrol sosial dan edukasi, sehingga jurnalis harus menyajikan berita sesuai fakta dan tidak menjerumuskan atau memprovokasi masyarakat terkait dengan kampanye hitam yang kini marak karena media memiliki peran untuk mencerdaskan masyarakat," paparnya. Jurnalis Tempo itu mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam mengonsumsi pemberitaan yang berkembang soal kampanye hitam dan masyarakat juga harus cerdas memilah mana berita yang objektif dan mana berita yang subjektif. "Momentum Pemilu Presiden 2014 menjadi momentum bagi semua pihak untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, termasuk kedua kubu tim sukses harus menghindari kampanye hitam demi terciptanya demokrasi yang lebih baik untuk Indonesia ke depan," katanya. Pemilu Presiden yang digelar 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.(*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.