Gita Wirjawan Minta Lutfi Lanjutkan UU Perdagangan

Surabaya (Antara Jatim) - Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan minta penggantinya di kabinet, Muhammad Lutfi, melanjutkan realisasi Undang-Undang Perdagangan yang baru disahkan DPR RI. "Setelah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang hingga digedok menjadi UU maka tugas Menteri Perdagangan baru untuk meneruskan dan mengawalnya," ujar Gita Wirjawan ketika ditemui di sela "Sambang Follower GW" di Pujasera Jalan Urip Sumoharjo Surabaya, Rabu malam. Selain itu, Gita meminta Lutfi ikut aktif melakukan diplomasi perdagangan internasional, terutama mengawal implementasi paket kebijakan pertanian dan negara miskin yang sudah dilahirkan organisasi perdagangan dunia (WTO) di Bali, awal Desember 2013. Presiden Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) telah menunjuk mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk negara Jepang, Muhammad Lutfi, sebagai Menteri Perdagangan. Dijadwalkan, serah terima jabatan dan pelantikan Menteri Perdagangan baru digelar Jumat (14/2). Gita Wirjawan sendiri memutuskan untuk mundur dari kursi kabinet karena ingin konsentrasi ke konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Ia mengaku ingin fokus mengikuti proses konvensi sebagai profesional yang bercita-cita meluaskan peran untuk melakukan perubahan lebih signifikan. Pihaknya mengaku sudah melakukan pembicaraan informal dengan Lutfi dan menyampaikan program-program penting yang menjadi pekerjaan rumah Kementerian Perdagangan hingga delapan bulan ke depan. Menurut dia, pengesahan Undang-undang Perdagangan sebagai pengganti aturan dagang warisan Belanda, Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BO) 1934, memerlukan turunan banyak peraturan Menteri Perdagangan agar bisa benar-benar efektif berlaku untuk mendorong penguatan ekonomi nasional. "Banyak 'follow up' yang harus dilakukan, termasuk peraturan-peraturan menteri dan aturan terkait. Harapannya agar meningkatkan produk-produksi dalam negeri untuk kepentingan konsumsi," kata dia. Sedangkan, terkait permintaan Presiden agar Lutfi meneruskan diplomasi perdagangan sawit atau CPO, Ketua Umum Barisan Indonesia (Barindo) tersebut yakin Lutfi bisa melaksanakan tugas mengembangkan dan meningkatkan diplomasi sesuai target pemerintah. "Diplomasi sawit Indonesia akan lebih efektif jika mengusung isu produk ramah lingkungan. Saya yakin Pak Lutfi bisa," katanya. Gita sendiri sudah mengawali menaikkan gengsi CPO Indonesia dengan mewacanakan harga patokan menggunakan rupiah, setelah sebelumnya patokan harga Timah juga menggunakan rupiah. "Sudah bukan saatnya lagi harga CPO ditentukan dengan acuan Dollar Amerika Serikat atau Ringgit Malaysia seperti yang berlaku selama ini. Saya percaya sebagai produsen utama CPO yang menguasai lebih dari 50 persen pasar CPO dunia, Indonesia mampu melakukannya," kata Gita. (*)