PP Otoda: LKPJ Wali Kota Malang Semrawut

id PP otoda FH UB, lkpj wali kota malang, semrawut

Malang (Antara Jatim) - Pusat Pengembangan Otonomi Daerah dan Demokrasi (PP Otoda) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menilai laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Wali Kota Malang Peni Suparto periode 2008-2013 semrawut.

"Penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) ini semrawut, sebab ada inkonsistensi program dan ketidakjelasan indikator yang telah dicapai," tegas anggota PP Otoda FH Universitas Brawijaya (UB) Syahrul Sajidin di Malang, Rabu.

Menurut dia, LKPJ masa akhir jabatan tesrebut juga belum menampilkan secara lengkap bagaimana wajah Kota Malang mulai dari tahun 2008 hingga perubahannya pada tahun 2013.

Bahkan, lanjutnya, banyak data capaian kinerja yang hanya ditulis dengan persentase tanpa ada kepastian berapa jumlah dan bagaimana perubahannya, sehingga sangat sulit untuk mengukur tingkat pertumbuhan Kota Malang dari tahun ke tahun.

Selain itu, katanya, antara rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan LKPJ. Secara umum ada hal yang tidak ada dalam RPJMD, namun ada di LKPJ dan sebaliknya.

Dalam penyerapan anggaran, ujarnya, setiap tahunnya justru mengalami penurunan nominal. Hal itu menunjukkan buruknya politik anggaran di lingkungan Pemkot malang, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, realisasi hingga pelaporan.

Sementara layanan publik juga tidak menunjukkan adanya kemajuan, bahkan tidak beranjak dari kategori buruk, seperti penyelanggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan, pengelolaan pariwisata serta layanan publik lainnya.

Bahkan, tegasnya, ruang terbuka hijau (RTH) dari tahun ke tahun juga terus menurun akibat alih fungsi lahan. Satu-satunya hutan kota yang masih tersisa adalah Hutan Malabar yang luasnya juga tidak seberapa.

Sedangkan hutan kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota semakin habis. "Stadion Gajayana yang lahannya menjadi area terbuka saja sebagian juga sudah menjadi pusat perbelanjaan, lahan Akademi Penyuluh Pertanian (APP) juga berubah menjadi perumahan mewah," tandasnya.

Melihat kondisi masih buruknya sejumlah layanan publik tersebut, maka PP Otoda FH UB menolak LKPJ masa akhir jabatan Wali Kota Malang dan merekomendasikan sejumlah layanan yang belum sesuai harapan itu ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang baru Moch Anton-Sutiaji.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih Moch Anton-Sutiaji akan dilantik pada Jumat (13/9) di gedung DPRD yang baru pula di kawasan Jalan Tugu. (*)
Pewarta :
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar