Surabaya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (DPW APVI) Jawa Timur siap menghadapi tantangan industri rokok elektrik vape, usai resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2026-2029.
"Tahun ini merupakan dinamika tersulit. Mulai dari wacana pelarangan total, pernyataan kontroversial BRIN, hingga isu keagamaan, semuanya menjadi tantangan berat yang harus kami hadapi," ujar Ketua DPW APVI Jatim Sandee Surya saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa.
Ia mengemukakan, pengukuhan ini membawa misi merapatkan barisan pengusaha daerah yang dituntut mewujudkan ekosistem usaha yang solid dan kebal terhadap berbagai dinamika perubahan aturan pemerintah.
"Kami menekankan pentingnya membangun industri yang berintegritas. Fokus pengurus adalah melarang ketat penjualan produk kepada konsumen di bawah usia 21 tahun dan mencegah penyusupan narkoba," kata Sandee.
Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan tantangan regulasi dan misinformasi publik ini turut memicu kekhawatiran pelaku usaha di tingkat nasional. Pengurus pusat kini tengah meminta audiensi dengan lembaga riset negara untuk meluruskan parameter uji klinis kesehatan.
"Kami terus membuka ruang diskusi dengan BRIN untuk membedah parameter kajian mereka. Jangan sampai muncul kesimpulan regulasi sepihak yang akhirnya merugikan kelangsungan industri," ucapnya.
Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan beban berat para pengusaha rokok elektrik ini mendapat perhatian khusus dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim. Mereka menilai pembatasan aturan tanpa kajian berimbang justru akan mengancam serapan ratusan ribu tenaga kerja.
"Ujian asosiasi tahun ini sangat luar biasa. Regulasi cukai atau kesehatan tidak boleh mematikan industri, Kadin akan turun menjembatani dan menyuarakan aspirasi mereka," tuturnya.
Pewarta: Indra SetiawanEditor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.