Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur menyatakan 10 pelajar SMP Negeri 18 di kota itu yang diduga menjadi korban kekerasan mantan kepala sekolah berinisial MAH mendapatkan dua bentuk pendampingan, yakni medikolegal dan psikososial.
"Sebanyak 10 korban mendapatkan pendampingan medikolegal dan psikososial, semuanya laki-laki," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang Sailendra di Kota Malang, Rabu.
Para korban yang mendapatkan pendampingan berdasarkan hasil asesmen dari petugas dinas terkait. Dari data yang diperoleh menyebut bahwa terdapat 10 korban lainnya yang tidak bersedia menerima pendampingan dan satu diantaranya merupakan pelajar perempuan.
"Jadi pada Senin (28/9) 20 korban (total)," ucapnya.
Pihaknya memastikan siap memberikan pendampingan jika ada pelajar lainnya yang merasa menjadi korban dugaan kekerasan dan berniat mengajukan laporan ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota.
Dugaan kekerasan yang dilakukan oleh MAH terjadi pada Kamis (24/9) pagi sesaat setelah pelajar tiba di sekolah dan hendak memulai jam pelajaran, lokasi kejadian berada di area pintu gerbang SMP Negeri 18 Kota Malang.
Kejadian itu diduga dipicu hanya karena pelajar tak mengenakan pakaian lurik.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Fulan Diana Kusumawati menyampaikan dua jenis pendampingan menjadi bentuk pelayanan dari dinas terkait kepada para korban.
Secara mekanisme, lanjutnya, untuk pendampingan medikolegal berupa pemberian penggantian biaya visum yang telah dikeluarkan oleh setiap korban.
"Kemarin yang sudah visum kami data dan sistemnya reimburse, mereka sudah bayar sendiri ke RSSA (Rumah Sakit Umum Daerah dr Saiful Anwar) nanti dikumpulkan dan di-SPJ-kan, pencairannya sekitar 1-1,5 bulan," ucapnya.
Kemudian, terkait psikososial, setiap korban akan didampingi oleh satu psikolog di rumah masing-masing.
Pelaksanaan pendampingan, kata dia, akan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan setiap korban.
Ia menyampaikan apabila mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) UPT PPA Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, maka per sesi pendampingan psikososial berjalan sebanyak enam kali dan mulai dilakukan pada Sabtu (3/10).
"Kami sudah bersurat ke biro psikolog mitra dan memastikan untuk penjadwalan dengan korban, jamnya fleksibel. (Jika lebih dari enam kali sesi) tidak apa-apa, karena berarti kasusnya berat, pokoknya selama anggaran ada, kami memberikan (pendampingan psikososial)," katanya.
Pewarta: Ananto PradanaEditor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.