Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya melibatkan warga dalam melakukan verifikasi bantuan sosial, salah satunya lewat musyawarah kelurahan (muskel) untuk memastikan pemutakhiran data kemiskinan dan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antiek Sugiharti di Surabaya, Senin, menegaskan musyawarah kelurahan tidak boleh lagi sekadar menjadi agenda rapat formalitas harian dan harus menjadi ruang verifikasi faktual secara mendetail yang melibatkan kesepakatan langsung bersama warga.

"Bapak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin memastikan muskel tidak hanya seperti biasanya hanya sekadar rapat menentukan siapa yang keluar dan masuk data. Verifikasi harus dilakukan satu per satu dan disepakati bersama warga di lapangan," ujarnya.

Ia mengemukakan langkah ini untuk mengoreksi ketidaksesuaian data desil kemiskinan (P3KE) di mana masih ditemukan warga mampu masuk dalam kategori miskin (desil 1) sementara warga yang tergolong miskin justru berada di kelompok desil mampu (desil 6–10).

"Melalui muskel yang dijalankan, kelayakan penerima bantuan dikaji secara terbuka agar tidak ada lagi kecemburuan sosial atau prasangka di masyarakat,” katanya.

Antiek menjelaskan muskel menjadi wadah untuk memutuskan warga yang sudah mampu dan tidak memerlukan bantuan. Sebaliknya, warga yang membutuhkan akan diusulkan secara resmi.

“Hasil dari muskel disahkan melalui berita acara kesepakatan bersama yang menjadi landasan evaluasi Pemkot Surabaya untuk diteruskan dan diusulkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Dia mengatakan proses terbuka ini memangkas stigma atau anggapan bahwa bansos hanya disalurkan kepada kerabat pengurus RT, RW, maupun Kelurahan.

“Mekanisme muskel ini berbeda dengan proses sanggahan bansos yang telah berjalan sebelumnya. Muskel diposisikan sebagai wadah pembenahan data kemiskinan berkelanjutan yang idealnya digelar secara rutin setiap bulan untuk menjaga akurasi data di tingkat akar rumput,” katanya.



Pewarta: Indra Setiawan
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026