Fraksi PKS Jatim minta dana cadangan Pilgub tak ganggu pelayanan publik

Pemerintah perlu memastikan penyisihan Dana Cadangan tidak mempersempit ruang fiskal untuk membiayai pelayanan dasar dan program prioritas masyarakat.

Surabaya (ANTARA) - Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp600 miliar tidak mengurangi kemampuan APBD dalam membiayai pelayanan publik dan program prioritas masyarakat.

“Pemerintah perlu memastikan penyisihan Dana Cadangan tidak mempersempit ruang fiskal untuk membiayai pelayanan dasar dan program prioritas masyarakat,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub Jatim dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin.

Lilik mengatakan PKS memahami pentingnya dana cadangan sebagai instrumen untuk memastikan kebutuhan pembiayaan Pilgub tersedia secara terencana. Namun, kebijakan tersebut harus tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal Jawa Timur.

Menurut dia, penganggaran secara bertahap memang dapat mengurangi tekanan belanja pada tahun pelaksanaan Pilgub, tetapi tidak menghapus beban fiskal daerah secara keseluruhan.

Dalam Raperda tersebut, Dana Cadangan Pilgub Jatim direncanakan mencapai Rp600 miliar dengan pengalokasian bertahap, yakni Rp275 miliar pada 2027, Rp200 miliar pada 2028, dan Rp125 miliar pada 2029.

Fraksi PKS meminta Pemprov Jatim menjelaskan secara rinci dasar penetapan nominal tersebut.

Perhitungan itu, kata Lilik, perlu mempertimbangkan kebutuhan yang diajukan KPU dan Bawaslu serta evaluasi realisasi anggaran Pilgub sebelumnya.

“Kami memandang perlu adanya breakdown kebutuhan yang membentuk angka Rp600 miliar tersebut,” ujarnya.

PKS juga meminta dilakukan simulasi kemampuan fiskal Jatim selama 2027-2029 dengan berbagai skenario pendapatan dan belanja.

Lilik menegaskan penyisihan Dana Cadangan Pilgub tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan dasar.

Selain itu, PKS mendorong pengelolaan dana tersebut dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel dengan prinsip value for money.

“Yang kita jaga bukan hanya tersedianya anggaran untuk Pilgub, tetapi juga bagaimana APBD tetap sehat, pelayanan publik tetap berjalan, dan kepentingan masyarakat Jawa Timur tetap menjadi prioritas,” katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.