Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Para ulama Nahdlatul Ulama (NU) merumuskan lima poin hasil pertemuan ulama atau halaqah, demi mendorong organisasi agar menjaga garis, rencana, dan langkah, atau dikenal dengan khittah, sebagai landasan organisasi.
"Halaqah kali ini menghasilkan lima poin yang dapat menjadi pertimbangan dalam Muktamar NU mendatang di Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, agar khittah organisasi terjaga," kata Guru Besar Sosiologi Agama, UIN Syekh Wasil Kediri, Prof. Dr. KH. Ahmad Subakir, M.Ag. dalam kegiatan Halaqah Alim Ulama, yang dilaksanakan di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.
Menurutnya, lima poin yang dirumuskan oleh sedikitnya 20 ulama NU yang hadir tersebut, yang pertama adalah menegaskan posisi NU sebagai organisasi keagamaan, yang menjunjung tinggi peran ulama sebagai penggerak organisasi yang mampu merawat umat, menjaga jamaah, dan menjadikan pergerakan sebagai wadah untuk menciptakan kemaslahatan umat.
Kedua, Ahmad menjelaskan para ulama mengharapkan NU untuk memprioritaskan setiap keputusan dengan mengedepankan kemaslahatan bagi umat sekaligus menjaga kesinambungan organisasi, tradisi, dan cita-cita Nahdlatul Ulama.
Selanjutnya, ia menyebut para ulama mendorong ponpes sebagai pusat tradisi keilmuan, kaderisasi ulama, pembentukan karakter, serta penjaga nilai-nilai ahlussunnah wal jamaah.
Yang keempat, Ahmad menjelaskan bahwa para ulama mendukung kepemimpinan NU berbasis nilai spiritual yang dapat bertanggung jawab kepada umat dengan tetap membentengi organisasi dengan moral, intelektual dan integritas, sehingga tidak terbawa arus kepentingan yang berdampak buruk pada kepada organisasi.
Terakhir, ia mengutarakan para ulama meminta NU untuk mengedepankan kebijakan dan langkah kepemimpinan NU yang berlandaskan prinsip pencegahan kerusakan, demi menjaga persatuan, marwah, dan keberlangsungan NU.
Di lain sisi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Timur, KH. Ali Maschan Moesa, menyatakan bahwa para ulama juga mendorong agar kepemimpinan NU ke depannya dapat menjaga jarak yang proporsional dengan pemerintah.
"Lima poin ini kami harapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam Muktamar NU ke-35 di Jombang. Kami menilai oentingnya kepemimpinan NU mendatang agar tidak mudah terseret kepada kepentingan politik, namun tetap mendukung program pemerintah sekaligus menjaga jarak agar fungsi pengawasan dapat berjalan semestinya," kata Maschan.
Pewarta: Fahmi AlfianEditor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
