Surabaya (ANTARA) - Di kota dengan gedung sekolah yang berdiri hampir di setiap kawasan, masih ada warga yang harus mencari jalan lain untuk mendapatkan ijazah. Bukan karena sekolah tidak tersedia, melainkan karena hidup pernah membuat mereka keluar dari ruang kelas.
Ada yang berhenti sekolah karena harus bekerja. Ada yang terputus karena persoalan keluarga, ekonomi, kesehatan, atau keadaan lain yang membuat pendidikan formal tidak lagi mungkin dijalani. Ada pula yang bertahun-tahun kemudian baru menyadari bahwa selembar ijazah dapat menentukan begitu banyak pintu kehidupan.
Di titik itulah pendidikan kesetaraan memperoleh makna yang lebih besar daripada sekadar kejar paket.
Pemerintah Kota Surabaya kini menyediakan 26 lokasi belajar pendidikan kesetaraan, terdiri atas sembilan lokasi Program Krisna atau Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lokasinya memanfaatkan ruang yang dekat dengan kehidupan warga, seperti aula kecamatan dan Balai RW.
Pilihan tersebut penting. Pendidikan tidak selalu harus menunggu warga datang ke gedung sekolah. Untuk sebagian masyarakat, justru layanan pendidikanlah yang harus bergerak mendekati tempat mereka hidup dan bekerja.
Krisna juga menawarkan Paket A, B, dan C yang setara dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Fleksibilitas waktu menjadi salah satu kekuatan karena warga belajar tidak selalu berada dalam situasi yang memungkinkan mengikuti jadwal sekolah formal.
Kebijakan ini sejalan dengan prinsip bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara. Namun, keberhasilan pendidikan kesetaraan tidak semestinya diukur hanya dari banyaknya titik belajar yang dibuka atau jumlah warga yang mendapatkan ijazah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah warga yang pernah keluar dari sistem pendidikan benar-benar dapat kembali, bertahan, menyelesaikan pembelajaran, lalu menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk memperbaiki kehidupan.
Di situlah ukuran keberhasilan mulai menjadi lebih rumit.
Jarak tersembunyi
Surabaya sebenarnya telah memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang relatif tinggi. Data BPS dalam Kota Surabaya Dalam Angka 2025 menunjukkan Angka Partisipasi Murni jenjang SD/MI pada 2024 mencapai 99,20 persen. Namun, pada jenjang SMP/MTs angkanya turun menjadi 88,24 persen dan pada SMA/SMK/MA hanya 62,48 persen.
Angka tersebut memberikan pesan penting. Persoalan akses pendidikan tidak berhenti pada pertanyaan apakah seorang anak pernah masuk sekolah. Tantangannya adalah menjaga agar ia tetap berada dalam jalur pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA yang mencapai 100,77 persen pada tahun yang sama juga menunjukkan bahwa pendidikan jenjang menengah atas diikuti oleh peserta didik dengan rentang usia yang beragam. Dengan kata lain, jalur pendidikan tidak selalu berlangsung lurus sesuai usia.
Di sinilah pendidikan kesetaraan memiliki ruang strategis. Ia menjadi semacam jembatan bagi warga yang perjalanan pendidikannya tidak berjalan seperti jalur utama.
Namun, jembatan itu jangan sampai hanya dipandang sebagai jalan keluar bagi mereka yang gagal bertahan di sekolah formal.
Kajian mengenai implementasi Krisna yang terbit pada 2026 menunjukkan program tersebut telah membantu memperluas akses pendidikan, antara lain melalui layanan gratis, fleksibilitas, dukungan sistem digital, dan koordinasi lintas sektor. Namun, kajian yang sama mencatat masih ada tantangan berupa keterbatasan tutor, motivasi peserta didik, dan persoalan sosial ekonomi.
Temuan tersebut layak menjadi bahan evaluasi. Sebab, warga yang masuk pendidikan kesetaraan sering kali justru membutuhkan pendampingan lebih kuat dibandingkan peserta didik pada jalur formal.
Seorang pekerja dewasa, misalnya, bukan hanya membutuhkan jadwal belajar yang lentur. Ia membutuhkan kepastian bahwa jadwal tersebut tidak berbenturan dengan jam kerja. Ia membutuhkan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Ia membutuhkan dukungan ketika pendapatan keluarga sedang terganggu. Ia juga membutuhkan keyakinan bahwa belajar kembali memang akan menghasilkan manfaat nyata.
Karena itu, tantangan pendidikan kesetaraan sesungguhnya bukan hanya akses, tetapi keberlanjutan.
Kota Surabaya telah memiliki modal penting berupa ekosistem layanan yang dekat dengan warga. Satu Data Surabaya juga menyediakan sejumlah dataset pendidikan, termasuk data Anak Tidak Sekolah dan indikator partisipasi sekolah.
Modal tersebut seharusnya dikembangkan menjadi sistem peringatan dini. Anak yang mulai sering absen, tertinggal pembelajaran, bekerja pada usia sekolah, atau menghadapi persoalan keluarga tidak semestinya baru dicari setelah benar-benar putus sekolah.
Pendekatan semacam itu akan menggeser kebijakan dari sekadar menangani anak yang sudah keluar menjadi mencegah anak keluar dari sistem pendidikan.
Artinya, KRISNA tidak berdiri sendiri. Program tersebut idealnya menjadi bagian dari rantai layanan yang menghubungkan sekolah, kelurahan, kecamatan, PKBM, keluarga, pekerja sosial, hingga dunia usaha.
Jalan pulang
Ada hal menarik dari pendidikan kesetaraan yang sering luput dari perhatian. Warga belajar bukan sekadar mengejar masa lalu. Mereka sedang mempersiapkan masa depan.
Karena itu, keberadaan 26 lokasi belajar di Surabaya seharusnya menjadi awal dari model pendidikan masyarakat yang lebih adaptif. Pembelajaran dapat dirancang berdasarkan kebutuhan warga, termasuk literasi digital, numerasi keuangan, keterampilan kerja, kewirausahaan, bahasa, hingga kompetensi yang dibutuhkan sektor ekonomi kota.
Dispendik Surabaya juga telah memasukkan pembelajaran vokasi dalam pendidikan kesetaraan. Pendekatan ini perlu diperkuat agar ijazah tidak menjadi tujuan akhir, melainkan salah satu modal untuk meningkatkan produktivitas.
Pendidikan kesetaraan juga tidak boleh melahirkan stigma sebagai pendidikan kelas kedua.
Negara mengakui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam sistem pendidikan nasional. Pada 2026, peserta Paket B bahkan mengikuti Tes Kemampuan Akademik bersama peserta dari berbagai PKBM, termasuk peserta berkebutuhan khusus. Hal tersebut menunjukkan bahwa jalur kesetaraan semakin ditempatkan dalam kerangka mutu dan keadilan pendidikan.
Surabaya dapat mengambil langkah lebih jauh. Pertama, pemerintah perlu memiliki peta tunggal warga yang belum menuntaskan pendidikan, bukan sekadar daftar nama. Data tersebut perlu menjelaskan usia, jenjang terakhir, alasan berhenti sekolah, status pekerjaan, kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal, dan kebutuhan pembelajaran. Dengan demikian, layanan dapat benar-benar disesuaikan dengan persoalan setiap kelompok.
Kedua, kualitas tutor harus menjadi prioritas. Penambahan titik belajar tanpa penguatan tenaga pendidik berisiko membuat perluasan akses hanya menghasilkan perluasan tempat, bukan peningkatan mutu. Insentif, pelatihan, komunitas belajar tutor, dan evaluasi pembelajaran perlu diperkuat.
Ketiga, ukuran keberhasilan harus diperluas. Pemerintah perlu mengetahui bukan hanya berapa orang yang mendaftar dan lulus, tetapi berapa yang bertahan, berapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, berapa yang memperoleh pekerjaan lebih baik, dan berapa yang mampu meningkatkan pendapatan setelah mengikuti program.
Keempat, hubungan dengan dunia kerja perlu dibangun lebih serius. Warga Paket C yang bekerja tidak membutuhkan pendidikan yang terpisah dari realitas ekonominya. Pembelajaran dapat dikaitkan dengan kebutuhan industri, usaha mikro, layanan publik, ekonomi digital, dan sektor kreatif. Dengan begitu, pendidikan kesetaraan menjadi jalan mobilitas sosial.
Langkah tersebut juga sejalan dengan semangat pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan tidak cukup menghasilkan kota dengan infrastruktur modern. Kota juga harus memastikan tidak ada warganya yang kehilangan kesempatan untuk belajar hanya karena perjalanan hidupnya pernah berbelok.
Krisna bukan sekadar program untuk mengembalikan warga ke bangku belajar. Ia adalah kesempatan kedua yang diberikan negara kepada mereka yang pernah kehilangan kesempatan pertama.
Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak ijazah yang diterbitkan, melainkan berapa banyak kehidupan yang berubah setelah ijazah itu berada di tangan pemiliknya.
Di tengah kota besar yang terus bergerak, pendidikan kesetaraan mengingatkan bahwa pembangunan manusia tidak boleh meninggalkan mereka yang berjalan lebih lambat. Sebab, kota yang benar-benar maju bukan hanya kota yang mampu menyediakan sekolah, tetapi kota yang selalu menyediakan jalan pulang menuju pendidikan.
Uploader : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
