Bondowoso (ANTARA) - Relasi agama dan negara di negeri ini sempat mengalami dinamika penerimaan dan penolakan ketika pemerintah era Orde Baru menyeragamkan asas tunggal Pancasila untuk semua organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

Sosok yang menjembatani ketegangan karena adanya penolakan dari kalangan Islam adalah KHR As'ad Syamsul Arifin (alm), tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) yang kala itu juga Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Peran Kiai As'ad dalam keputusan NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal, bukan sekadar karena ponpes yang dipimpinnya ketika itu menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983. Pada masa itu, Kiai As'ad memang menjadi tokoh sentral dalam beberapa pengambilan keputusan penting di tubuh NU. Penerimaan asas tunggal Pancasila itu kemudian dipertegas di Muktamar Ke-27 Nahdlatul Ulama Tahun 1984 di ponpes tersebut.

Menerima Pancasila sebagai asas tunggal, tentunya bukan atas pertimbangan kompromi dengan kekuasaan. Ulama yang lahir di Makkah, kemudian besar di Pamekasan, Madura, dan merupakan santri dari ulama besar Syaikhona Kholil Bangkalan itu dikenal sebagai ulama yang teguh memegang prinsip agama.

Kiai As'ad memandang bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Dengan demikian, maka tidak ada alasan untuk menolak ketentuan tersebut. Apalagi, dari sisi pertimbangan "mafsadad" (kerusakan) dan "maslahat" (kebaikan), yang menjadi kaidah dalam fiqih (hukum agama), menolak kebijakan Presiden Soeharto, ketika itu justru lebih banyak kerusakannya.

Dalam konteks ini, Kiai As'ad, sesungguhnya merupakan sosok yang selalu mengedepankan prinsip kebaikan bersama yang lebih besar terkait keberlangsungan kehidupan kebangsaan Indonesia.

Bagi ulama yang pada 2016 ditetapkan sebagai pahlawan nasional ini, Indonesia adalah warisan leluhur bangsa untuk terus dijaga, sehingga Pancasila sebagai dasar negara merupakan keputusan final. Apalagi, pada saat perumusan dasar negara ini, pada 1945, banyak tokoh Islam, termasuk dua tokoh NU, yakni KH Wachid Hasyim dan KH Masykur, juga menjadi bagian dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Terkait Pancasila, Wakil Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Dr Afifuddin Muhajir yang juga santri dari KHR As'ad Syamsul Arifin, dalam wawancara dengan ANTARA menegaskan bahwa seandainya saat itu tidak ada Kiai As'ad, maka tidak akan pernah ada keputusan NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Keputusan itu merupakan keberanian Kiai As'ad menentukan sikap berdasar prinsip agama berhadapan dengan kondisi sosial politik bangsa. Pada Munas alim ulama 1983, kala itu, menurut Kiai Afifuddin, pertentangan di kalangan kiai, antara menerima dengan menolak sangat kuat.

Menurut kesaksian Kiai Afifuddin, saking luar biasanya pertentangan para kiai, setelah keputusan menerima Pancasila sebagai asas tunggal tersebut masih banyak kiai yang keberatan.

Pertentangan mereda, ketika Kiai As'ad menegaskan bahwa NU itu berasaskan Pancasila, tetapi akidahnya adalah Islam ala "Ahlussunah Waljamaah" atau Aswaja.

Dengan pandangan seperti itu, maka ketaatan terhadap negara menjadi sikap kebangsaan dari NU. Organisasi keagamaan terbesar itu tidak pernah menjadi pemberontak. Karena itu, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan NU sebagai pilar kuat.

Meskipun demikian, dalam pandangan Kiai Afifuddin, NU tidak kehilangan elan vitalnya dalam menjaga agar "gerbong" negara tetap berjalan pada rel tujuan mulianya. Organisasi yang didirikan oleh Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari itu tidak diam terhadap penyimpangan yang terjadi, dengan mengambil posisi sebagai "loyalis kritis" terhadap kebijakan negara.

Mengenai Pancasila, dalam bukunya "Fiqih Tata Negara", Kiai Afifuddin menyebut bahwa Pancasila merupakan jalan tengah yang kreatif dari para pendiri bangsa dalam menghadapi dua pilihan ekstrem, yakni negara sekuler dan negara agama.

Mewarisi pandangan Kiai As'ad, bagi Kiai Afifuddin, Pancasila merupakan racikan sempurna yang dapat memberikan solusi untuk terwujudnya negara demokrasi dengan segmen penduduk yang sangat majemuk.


Kesatria Kuda Putih

Kiprah Kiai As'ad dalam konteks keindonesiaan, sesungguhnya bukan merupakan hal baru. Ketika bangsa ini berjuang melawan penjajah, Belanda maupun Jepang, ulama kharismatik itu sudah menjadi bagian dari barisan pejuang, bahkan merupakan panglima perang. Ia memimpin pasukan, kala itu masih berupa laskar yang belum terkelola dalam naungan organisasi ketentaraan.

Kiai As'ad muda dikenal dengan sebutan "Kesatria Kuda Putih". Ulama kharismatik itu memiliki kuda tunggangan berbulu putih yang sering digunakan saat memimpin pasukannnya menyerbu jantung pertahanan pasukan penjajah.

Bersama pasukan "Palopor" yang dibentuknya, Kiai As'ad menyerbu gudang senjata milik Belanda di wilayah Bondowoso. Pasukan itu juga tercatat dalam sejarah pernah menyerbu markas pasukan Jepang di wilayah Jember.

"Palopor" adalah pasukan khusus yang direkrut oleh Kiai As'ad dari kalangan bromocorah, preman, dan jagoan lokal di wilayah Situbondo, Bondowoso, Jember, dan sekitarnya, sehingga keberadaan laskar itu diperhitungkan oleh pasukan penjajah. Melalui Laskar Palopor, Kiai As'ad memberi kesempatan kepada mereka untuk bertaubat dengan cara ikut berjuang melawan penjajah.

Ketika peristiwa bersejarah 10 November 1945 di Surabaya, Kiai As'ad, dengan pasukan Palopor-nya ikut bergabung melawan pasukan Sekutu. Bahkan, sebelum perlawanan itu, Kiai As'ad juga bergerilya ke seluruh wilayah di Pulau Madura untuk mengajak warga ikut bergabung dengan masyarakat Surabaya yang kala itu digerakkan oleh Bung Tomo.

Jauh sebelum itu, ketika masih menjadi santri di pondok pesantren asuhan Syaikhona Kholil Bangkalan, Kiai As'ad menjadi salah satu tokoh kunci dalam ikhtiar pendirian organisasi NU. Kala itu, ia mendapat tugas dari gurunya tersebut untuk menyampaikan pesan mengenai restu pendirian "jam'iyah" (organisasi) tersebut dari Kiai Kholil di Bangkalan, Madura, kepada KH Hasyim Asy'ari di Jombang.

Selain menjadi bagian awal dari berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama dan penjaga nilai-nilai kebangsaan, Kiai As'ad juga mewariskan lembaga pendidikan yang kiprahnya dirasakan oleh para santri dari berbagai daerah di Indonesia, yakni Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Ponpes tersebut, kini dipimpin oleh cucunya, KHR Ahmad Azaim Ibrahimy.

Sebagaimana umumnya ajaran di lembaga pendidikan agama berbasis asrama itu, Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo , Situbondo, juga menjadi bagian dari penjaga nilai-nilai Islam yang moderat untuk Indonesia yang damai dan sejuk.



Uploader : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.