DPRD Jatim minta pemprov siapkan solusi permanen kekeringan El Nino

Yang dibutuhkan adalah solusi dari hulu melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan mitigasi berkelanjutan

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi kekeringan yang diperkirakan semakin meluas seiring puncak fenomena El Nino pada Agustus-September 2026.

"Kalau setiap musim kemarau pemerintah hanya mengirim tangki air, persoalan tidak akan pernah selesai. Yang dibutuhkan adalah solusi dari hulu melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan mitigasi berkelanjutan," kata Anggota DPRD Jawa Timur Eddy Paripurna di Surabaya, Sabtu,

Menurutnya, penanganan kekeringan tidak boleh hanya mengandalkan distribusi air bersih karena langkah tersebut bersifat darurat dan belum menyelesaikan persoalan berulang setiap tahun.

Menurut Eddy, sejumlah desa di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, seperti Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang hampir setiap tahun mengalami krisis air bersih sehingga memerlukan penanganan jangka panjang.

Ia mendorong Pemprov Jatim mempercepat pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, sumur dalam, jaringan irigasi, pompanisasi, serta konservasi daerah tangkapan air. Selain itu, sistem peringatan dini berbasis data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga tingkat desa juga perlu diperkuat.

Di sektor pertanian, Eddy meminta pemerintah mengantisipasi dampak El Nino melalui penyesuaian pola tanam, penyediaan pompa irigasi, bantuan sarana produksi, dan perlindungan bagi petani agar risiko gagal panen dapat ditekan.

Berdasarkan data pemerintah daerah, hingga awal Agustus 2026 sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.

Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah penanganan bencana dari pendekatan reaktif menjadi mitigasi yang terencana dan berkelanjutan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.