Menjadikan ekonomi Pancasila sebagai arah nyata kebijakan nasional

Siklus tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya setiap dua bulan.

Surabaya (ANTARA) - Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan dan arah yang jelas dalam membangun perekonomiannya, yaitu Ekonomi Pancasila. Karena itu, pembangunan ekonomi nasional tidak membutuhkan istilah atau mazhab ekonomi baru.

Yang dibutuhkan adalah konsistensi untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi ke dalam kebijakan ekonomi yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah forum PKB baru-baru ini menegaskan bahwa tidak ada Prabowonomics, melainkan Ekonomi Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali kepada fondasi konstitusional sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Ekonomi Pancasila pada hakikatnya menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Negara tidak boleh hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan pemerataan kesempatan, pendapatan, pekerjaan, dan kesejahteraan.

Dalam konteks tersebut, UMKM harus ditempatkan sebagai salah satu aktor utama ekonomi nasional.

Data pemerintah menunjukkan besarnya ekosistem UMKM dalam perekonomian Indonesia. Jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (data BPS 60 juta) menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus penyerap tenaga kerja dalam jumlah sangat besar (80% lebih rakyat menggantungkan dari UMKM).

Karena itu, kebijakan negara terhadap UMKM tidak semestinya dipandang sekadar sebagai kebijakan sektoral, melainkan sebagai bagian dari strategi utama mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat sila kelima Pancasila.

Atas dasar pemikiran tersebut, PWNU Jawa Timur menggagas forum “Cangkrukan Ekonomi Pancasila: Mengawal UMKM Naik Kelas" yang dirancang sebagai ruang dialog yang terbuka, kritis, dan konstruktif antara pelaku UMKM, masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta pemerintah untuk mengawal sejauh mana kebijakan Kabinet Merah Putih benar-benar memberikan keberpihakan dan kemudahan bagi UMKM.

Cangkrukan ini tidak dimaksudkan sekadar menjadi forum diskusi. Lebih jauh, forum tersebut akan menjadi ruang evaluasi kebijakan sekaligus pencarian solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi UMKM.

Membedah Kebijakan Kementerian

Salah satu desain utama Cangkrukan Ekonomi Pancasila adalah membahas keberpihakan setiap kementerian dan lembaga negara terhadap UMKM secara konkret dan terukur.

Kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan serta program yang bersentuhan dengan UMKM akan dibahas satu per satu. Mulai dari kebijakan pembiayaan, perpajakan, perizinan, perdagangan, industri, pertanian, ketenagakerjaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi, standardisasi, hingga akses pasar.

Pertanyaan yang akan dikedepankan sederhana tetapi fundamental:

Apakah kebijakan kementerian dan lembaga tersebut benar-benar membuat UMKM lebih mudah tumbuh, atau justru menambah beban dan hambatan bagi UMKM?

Setiap persoalan akan dibedah berdasarkan fakta di lapangan, kemudian dicarikan solusi bersama dan didorong menjadi rekomendasi kebijakan.

Forum ini akan diselenggarakan secara berkala setiap dua bulan sekali, dengan lokasi yang berpindah-pindah. Dengan demikian, Cangkrukan Ekonomi Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai forum di satu tempat, tetapi menjadi gerakan yang terus mendengarkan suara pelaku UMKM dari berbagai daerah.

Menuju UMKM Naik Kelas

“Cangkrukan” dipilih bukan tanpa alasan. Tradisi cangkrukan adalah budaya dialog masyarakat Jawa Timur yang egaliter, cair, dan terbuka. Semua orang dapat berbicara, menyampaikan pengalaman, kritik, maupun gagasan tanpa sekat birokrasi.

Semangat itulah yang hendak dibawa ke dalam pembahasan ekonomi nasional.

UMKM tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan. UMKM harus menjadi subjek pembangunan ekonomi nasional.

Jika Ekonomi Pancasila menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan, maka kebijakan ekonomi harus memberikan ruang yang lebih besar kepada mereka yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Karena itu, agenda “Mengawal UMKM Naik Kelas” bukan semata-mata bagaimana meningkatkan omzet sebuah usaha dari mikro menjadi kecil, atau dari kecil menjadi menengah. Lebih dari itu, naik kelas berarti memberikan UMKM akses yang lebih adil terhadap modal, teknologi, bahan baku, tenaga kerja, pasar, pendampingan, perlindungan, pengadaan pemerintah, dan kebijakan perpajakan yang proporsional.

Negara harus hadir bukan hanya ketika UMKM membutuhkan bantuan, tetapi sejak UMKM memulai usaha, berkembang, menghadapi persoalan, hingga mampu menjadi usaha yang kuat dan mandiri.

PWNU Jawa Timur memandang membangun UMKM pada hakikatnya adalah bagian dari perjuangan mewujudkan amanat sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 juga memberikan arah bahwa perekonomian nasional diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Karena itu, ukuran keberhasilan ekonomi nasional tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan PDB, investasi, atau indeks-indeks makroekonomi. Negara juga harus mampu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:

Apakah rakyat semakin mudah mendapatkan pekerjaan? Apakah UMKM semakin mudah berkembang? Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah kesenjangan semakin mengecil? Dan apakah kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi roh dari Cangkrukan Ekonomi Pancasila.

Forum ini diharapkan menjadi jembatan antara realitas UMKM di lapangan dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional, sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuji bukan hanya dari perspektif birokrasi, tetapi juga dari perspektif rakyat yang menjalankan ekonomi secara langsung.

Desain Besar Cangkrukan Ekonomi Pancasila

Dengan demikian, Cangkrukan Ekonomi Pancasila memiliki desain besar:
mendengar persoalan, membedah kebijakan, menghadirkan kementerian/lembaga terkait, mencari solusi, merumuskan rekomendasi, mengawal implementasi, mengevaluasi hasil.

Siklus tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya setiap dua bulan.

Harapannya, forum ini dapat menjadi salah satu ikhtiar PWNU Jawa Timur untuk ikut memastikan bahwa Ekonomi Pancasila bukan hanya menjadi konsep dalam pidato, tetapi benar-benar hadir dalam kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Sebab, pada akhirnya, UMKM naik kelas bukan hanya kepentingan pelaku usaha. UMKM naik kelas adalah bagian dari perjuangan menaikkan kesejahteraan rakyat Indonesia.(*)

-------

*) Penulis akrab disapa Gus Kikin, dan merupakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.