Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong PT PAL Indonesia menerapkan skema Public-Private-People Partnership (4P) guna mewujudkan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri maritim nasional.
"Untuk menjadi Poros Maritim Dunia, kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma pembangunan yang eksklusif. Kita harus beralih pada prinsip pembangunan inklusif dengan memastikan keadilan ekonomi, di mana masyarakat ikut menikmati kue pembangunan industri ini," kata Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
LaNyalla menuturkan skema 4P melibatkan elemen People di dalamnya yakni masyarakat termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) komponen kapal lokal maupun tenaga kerja di daerah.
Skema 4P, kata dia, berbeda dengan skema 3P pada umumnya yakni Public-Private Partnership yang hanya fokus antara negara dan korporasi besar saja.
Menurut dia, skema 4P akan membantu PT PAL Indonesia menciptakan pembangunan maritim yang berbasis pada kemakmuran dan keadilan sosial sehingga bukan sekadar profitabilitas semata.
Bahkan dengan 4P, lanjut LaNyalla, PT PAL akan mampu membantu pemerintah menyerap produk dalam negeri terutama terhadap pengadaan alutsista oleh institusi negara seperti TNI AL, Bakamla.
Selain skema 4P dan TKDN, ia juga menyoroti pentingnya dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkelanjutan untuk modernisasi fasilitas PT PAL terutama dalam menggarap proyek strategis seperti kapal selam dan Frigate berteknologi tinggi.
Ia mengungkapkan selain infrastruktur, regulasi juga dinilai masih menjadi tantangan daya saing galangan kapal nasional sehingga diharapkan adanya upaya harmonisasi terutama terkait insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi industri komponen maritim domestik agar struktur biaya produksi PT PAL dapat bersaing di pasar global.
"Kita juga harus melindungi sumber daya manusia kita. Sinergi R&D antara PT PAL dan perguruan tinggi harus didanai maksimal oleh negara untuk mencegah brain drain ahli-ahli perkapalan terbaik bangsa ke luar negeri," kata LaNyalla.
Pewarta: Astrid Faidlatul HabibahEditor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
