Surabaya (ANTARA) - Provinsi Jawa Timur membukukan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar Rp644,03 miliar pada Semester I 2026 dan tertinggi secara nasional dengan kontribusi 45,63 persen terhadap capaian nasional.

“Alhamdulillah, Jatim kembali menjadi kontributor tertinggi nasional untuk Nilai Transaksi Ekonomi KTH. Ini membuktikan bahwa pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan melalui penguatan ekonomi berbasis perhutanan sosial,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per 30 Juni 2026, capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar Rp612,63 miliar.

Khofifah mengatakan capaian tersebut menunjukkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan sekaligus memperkuat pelestarian lingkungan.

Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, penyuluh kehutanan, pemerintah kabupaten/kota, serta ribuan anggota Kelompok Tani Hutan yang mengembangkan berbagai usaha produktif berbasis potensi kawasan hutan.

Berbagai komoditas hasil hutan bukan kayu, agroforestri, tanaman multiguna (multipurpose), jasa lingkungan, hingga pengembangan ekowisata kini menjadi sumber pendapatan baru yang menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Khofifah menjelaskan peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan didorong penguatan kelembagaan kelompok tani, peningkatan kapasitas usaha, pendampingan intensif penyuluh kehutanan, serta semakin luasnya akses pasar bagi produk hasil hutan masyarakat.

“Kita ingin nilai tambah produk hasil hutan terus meningkat sehingga manfaat ekonominya semakin besar dirasakan masyarakat. Dengan demikian, menjaga hutan bukan lagi dianggap sebagai beban, tetapi menjadi sumber kesejahteraan bersama,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjut Khofifah, akan terus memperkuat ekosistem ekonomi kehutanan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan hilirisasi produk hasil hutan, inovasi pengolahan, digitalisasi pemasaran, hingga perluasan jejaring kemitraan.

Hingga akhir Semester I 2026, Kelompok Tani Hutan di Kabupaten Trenggalek menjadi penyumbang terbesar Nilai Transaksi Ekonomi KTH Jawa Timur dengan nilai Rp211,68 miliar.

Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Probolinggo sebesar Rp77,37 miliar, Kabupaten Tulungagung Rp48,73 miliar, Kabupaten Blitar Rp33,97 miliar, dan Kabupaten Tuban Rp32,61 miliar.

Khofifah mengatakan capaian tersebut menunjukkan pusat-pusat ekonomi kehutanan berbasis masyarakat terus tumbuh di berbagai daerah dengan mengoptimalkan potensi lokal menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.

“Kami berharap keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi seluruh Kelompok Tani Hutan di Jatim untuk terus meningkatkan inovasi, memperkuat kelembagaan, menjaga kelestarian hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” ujarnya.

Khofifah optimistis melalui pembinaan berkelanjutan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Jawa Timur dapat mempertahankan posisinya sebagai motor penggerak ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia.



Pewarta: Willi Irawan
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.