KemenLH catat realisasi PNBP 2025 melonjak hingga Rp724 miliar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mencatat lonjakan signifikan pada realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp724 miliar atau 772 persen dari target yang ditetapkan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa perolehan tersebut meningkat drastis dari target awal sebesar Rp93 miliar menjadi Rp724 miliar.

"Realisasi pendapatan itu 772 persen atau dari 93 miliar menjadi Rp724 miliar yang kita peroleh. Sementara untuk realisasi belanja atau serapan anggaran kita mencapai 96,69 persen," kata dia.

Jumhur menjelaskan bahwa capaian positif tersebut masuk dalam pilar ekonomi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) kementerian, yang juga ditopang oleh pertumbuhan nilai ekonomi pengelolaan lingkungan hidup yang mencapai 47 persen dari target awal 5,3 persen.

Selain pilar ekonomi, KemenLH juga menorehkan capaian di atas 100 persen pada pilar lingkungan, khususnya pada aspek pemenuhan target penurunan emisi gas rumah kaca global.

Berdasarkan laporan kinerja, capaian penurunan emisi gas rumah kaca nasional berhasil menyentuh angka 131 persen, disusul indeks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebesar 102 persen.

Selanjutnya, indeks kualitas hidup lingkungan juga tercatat berada di atas 100 persen, indeks pengelolaan keanekaragaman hayati mencapai 97 persen, serta tingkat ketaatan pelaku usaha yang melampaui target hingga 115 persen.

Jumhur mengakui untuk sektor pengelolaan sampah saat ini capaiannya belum optimal karena masih dalam proses perumusan peta jalan namun, pihaknya berkomitmen untuk mengebut program tersebut dalam beberapa bulan ke depan.

Terkait pilar tata kelola, laporan keuangan KemenLH mencatatkan posisi neraca sebesar Rp1,022 triliun, dengan kewajiban atau utang senilai Rp31 miliar, dan ekuitas bersih mencapai Rp991 miliar.

Menutup pemaparannya Jumhur menambahkan, laporan keuangan tersebut kini telah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihaknya dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Laporan keuangan kita telah diaudit oleh BPK dan alhamdulillah, insyaAllah kita menunggu laporan dengan hasil WTP," kata dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.