Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merotasi enam pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memenuhi kebutuhan organisasi serta menjaga optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
"Ini tidak ada yang bersifat promosi, semuanya bersifat rotasi dari kebutuhan-kebutuhan organisasi yang memang harus segera diisi," ujar Khofifah saat pelantikan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa.
Dalam rotasi tersebut, R. Heru Wahono Santoso yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Madiun dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
Iwan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur.
Selanjutnya, Budi Raharjo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dilantik sebagai Kepala Bakorwil Jember.
I Nyoman Gunadi bergeser dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA).
Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya kini diisi Arif Endro Utomo yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Adapun MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dipercaya memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Khofifah mengatakan jabatan yang ditinggalkan para pejabat tersebut untuk sementara akan diisi pelaksana tugas hingga proses pengisian pejabat definitif selesai.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu penyelesaian uji kompetensi teknis dan penyesuaian struktur organisasi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
Ia menjelaskan sejumlah pejabat masih akan merangkap jabatan, di antaranya Iwan yang tetap menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Heru Wahono Santoso sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bakorwil Madiun.
Khofifah berharap proses rotasi tidak mengganggu pelayanan publik maupun kinerja organisasi di unit kerja lama dan baru.
"Saya berharap tidak ada yang kurang dan tidak ada yang tertinggal dari proses layanan dan kinerja di tempat baru maupun di tempat sebelumnya," ujarnya.
Dalam arahannya, Khofifah meminta para pejabat yang baru dilantik memastikan kualitas pelayanan publik tidak menurun meski menjalankan tugas ganda.
Ia juga menekankan percepatan transformasi digital, terutama pada layanan perizinan, agar proses administrasi semakin transparan dan meminimalkan kontak langsung antara petugas dengan masyarakat.
"Kita berharap transparansi, akuntabilitas, dan percepatan layanan menjadi bagian yang harus kita ikhtiarkan bersama. Pertemuan face to face dalam layanan publik harus bisa diminimalisir, bahkan dihindarkan jika memungkinkan," katanya.
Ia juga meminta para pejabat mempercepat transformasi digital, terutama pada layanan perizinan, agar pelayanan semakin transparan, akuntabel, dan meminimalkan kontak langsung antara petugas dengan masyarakat.
Selain itu, Khofifah mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah tetap berpegang pada pakta integritas serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perguruan tinggi, dunia usaha, dan mitra strategis lainnya.
Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak menjadikan efisiensi sebagai alasan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Yang disesuaikan adalah anggarannya. Tetapi output, outcome, dan produknya tidak boleh berkurang. Saya minta semua unit terus mengembangkan creative financing agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal," katanya.
Pewarta: Willi IrawanUploader : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
