Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang anggarannya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026 untuk 1.909 buruh sasaran di wilayah setempat.

"Jumlah penerima BLT DBHCHT tahun 2026 di Kabupaten Madiun mencapai 1.909 orang yang terdiri atas 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok," ujar Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam kegiatan penyaluran di Pendopo Muda Graha Madiun, Jumat.

Menurut dia, masing-masing buruh tersebut menerima dana BLT sebesar Rp900 ribu. Pihaknya berharap dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026/2027.

Bupati menjelaskan jumlah buruh penerima BLT dana hasil cukai tersebut sama dengan tahun sebelumnya, meskipun DBHCHT tahun 2026 yang diterima Pemkab Madiun menurun jika dibandingkan dengan 2025.

Sesuai data, besaran DBHCHT tahun 2026 yang diterima Kabupaten Madiun mencapai Rp17,9 miliar, sedangkan tahun 2025 menerima Rp34,3 miliar.

"Jumlah penerima BLT DBHCHT tahun 2026 tidak berubah. Secara total DBHCHT tahun 2026 menurun dari sebelumnya, karena yang dihilangkan adalah pos anggaran untuk pengadaan sarana prasarana dan kegiatan bimtek," kata dia.

Adapun penyaluran BLT DBHCHT tahun 2026 di Pendopo Muda Graha merupakan penyerahan secara simbolis, sedangkan sisanya diberikan melalui sejumlah kantor kecamatan yang memiliki warga penerima.

Sejumlah kecamatan yang warganya mendapatkan BLT DBHCHT tahun 2026 tersebut di antaranya Kecamatan Mejayan, Saradan, Wonoasri, Kare, Geger, Gemarang, dan Pilangkenceng yang merupakan sentra tanaman tembakau, serta Kecamatan Madiun yang terdapat pabrik rokok.

Bupati berharap dengan adanya bantuan sosial tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.