Bojonegoro (ANTARA) - Universitas Bojonegoro (Unigoro) Jawa Timur mengungkap sejumlah strategi untuk mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang pada 2025 tercatat sebesar 11,49 persen atau setara dengan 144.900 jiwa.
Perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unigoro, Ahmad Taufiq, di Bojonegoro, Rabu, mengatakan bahwa ada tiga strategi yang telah dikaji dan bisa diterapkan oleh pemerintah daerah setempat untuk menekan angka kemiskinan di wilayah itu.
"Tiga strategi percepatan penurunan kemiskinan yang dapat dilakukan Pemkab Bojonegoro yakni penurunan kantong-kantong kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin," kata
Taufiq yang ditunjuk sebagai ketua tim penyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan 2027 dari LPPM Unigoro itu menjelaskan bahwa penurunan kantong-kantong kemiskinan tersebut bisa dilakukan dengan pembangunan rumah layak huni, akses sanitasi dan air bersih untuk masyarakat miskin.
Sementara terkait dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, lanjutnya, Pemkab Bojonegoro bisa memberikan akses permodalan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun pelatihan peningkatan kemampuan bagi ibu rumah tangga.
Untuk upaya pengurangan beban pengeluaran, lanjut dia, pemerintah daerah setempat bisa memberikan jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, bantuan sosial untuk masyarakat rentan dan program yang lain.
"RAT penanggulangan kemiskinan 2027 ini dibuat melalui analisis data, identifikasi permasalahan dan penyelarasan dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025—2029," jelasnya.
Menurut dia, dari hasil kajian dokumen tersebut, menetapkan sebanyak 120 desa dari 419 desa di Bojonegoro masuk dalam zona merah, atau wilayah utama yang membutuhkan intervensi penanggulangan kemiskinan.
"Penetapan tersebut didasarkan pada analisis berbagai indikator kemiskinan sehingga kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Helmy Elisabeth mengatakan bawah RAT penanggulangan kemiskinan tahun 2027 disusun sebagai acuan pembangunan.
Ia menambahkan, dengan adanya RAT tersebut, diharapkan upaya yang dilakukan lebih terarah, berbasis data dan tepat sasaran, selain juga dijadikan pedoman bersama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan.
"Diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Bojonegoro dengan target 10,55 persen pada 2026 dari sebelumnya 11,49 persen pada 2025," katanya.
Pewarta: Muhammad YazidEditor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
