Pacitan, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mendorong anggota DPRD di seluruh Indonesia memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ekonomi kreatif saat ini bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi telah menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Karena itu peran DPRD sangat strategis," katanya dalam siaran pers diterima ANTARA di Pacitan, Senin sore.

Teuku Riefky saat menjadi pembicara dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia mengatakan, DPRD dapat memperkuat sektor ekonomi kreatif melalui penyusunan regulasi, pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif di daerah, pengalokasian anggaran yang berpihak kepada pelaku ekonomi kreatif, serta mengawasi pelaksanaan program agar tepat sasaran.

Pada acara yang digelar di Museum dan Galeri SBY-Ani, Pacitan, Jawa Timur, Minggu (5/7), Riefky memaparkan investasi sektor ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp183,01 triliun atau 134 persen dari target pemerintah.

Sektor tersebut juga menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja, dengan sekitar 63 persen di antaranya berasal dari generasi muda.

Ia mengatakan kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga melampaui target pemerintah, didukung meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi talenta kreatif Indonesia.

Menurut Riefky, penguatan ekonomi kreatif di daerah akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan identitas budaya, hingga lahirnya sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru.

"Kalau dukungan DPRD berjalan optimal, ekonomi kreatif akan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing investasi," ujarnya.



Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.