Pemkot Surabaya percepat transisi kendaraan listrik

Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik dalam operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi di tengah tekanan kenaikan harga BBM non-subsidi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Kamis, mengatakan saat ini seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik Pemkot kini sedang dalam proses pelelangan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan biaya operasional pemerintah daerah.

"Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik," katanya.

Ia mengatakan, selain mengganti kendaraan operasional Pemkot Surabaya juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan mobilitas kendaraan roda empat.

"Langkah itu menjadi salah satu strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga BBM," ujarnya.

Baca juga: Perusahaan otomotif dukung ekosistem kendaraan listrik di Jawa Timur

Namun, kata dia, tidak semua armada dapat beralih ke energi listrik mengingat sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah, armada operasional sungai, kendaraan pengerukan, hingga armada pemadam kebakaran masih bergantung pada bahan bakar solar.

Karena itu, Pemkot Surabaya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan dasar masyarakat dapat memperoleh akses BBM subsidi.

"Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi," ujarnya.

Baca juga: Dari asap ke senyap kota

Ia menjelaskan, sebagian armada persampahan telah memperoleh persetujuan penggunaan BBM subsidi. Sementara itu, pengajuan untuk armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum (PU) masih dalam proses pembahasan dengan kementerian terkait.

Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kenaikan harga solar non-subsidi yang berpotensi meningkatkan beban operasional daerah.

"Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari," katanya.

Baca juga: Wali Kota Surabaya targetkan kendaraan operasional beralih ke listrik

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.