DPRD Jatim siap kawal aspirasi buruh soal ekonomi hingga SPMB

Pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB akan kami lakukan secara serius

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyatakan siap menampung dan mengawal aspirasi ratusan buruh serta elemen masyarakat sipil yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hari Yulianto menyambut positif penyampaian aspirasi tersebut dan memastikan DPRD Jatim akan membantu menindaklanjuti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

"Kami akan membantu memastikan proses verifikasi anak buruh melalui jalur afirmasi berjalan sesuai ketentuan," katanya usai menerima pengunjukrasa.

Menurut Hari, jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan mekanisme penerimaan peserta didik yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta penyandang disabilitas.

Ia menambahkan DPRD Jatim akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB, khususnya terkait mekanisme verifikasi penerima manfaat jalur afirmasi.

"Pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB akan kami lakukan secara serius. Dalam waktu dekat kami akan menggelar rapat bersama dinas terkait," ujarnya.

DPRD Jatim berharap seluruh aspirasi yang disampaikan pekerja dan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, aksi di depan Gedung DPRD Jatim berlangsung tertib tersebut diikuti sekitar 750 peserta dari Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo Jawa Timur bersama sejumlah unsur masyarakat.

Massa menyampaikan berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, perlindungan tenaga kerja, dunia usaha, hingga pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Ketua FSP Kahutindo Jawa Timur Andika Hendrawanto mengatakan pihaknya membawa enam poin aspirasi yang telah disampaikan kepada pimpinan DPRD Jatim untuk diteruskan kepada pemerintah.

Beberapa tuntutan yang disampaikan di antaranya meminta pemerintah memberikan kebijakan insentif atau keringanan perpajakan bagi pelaku usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan.

Selain itu, pekerja juga mendorong adanya penghapusan pungutan cukai terhadap bahan baku impor tertentu agar biaya produksi industri dapat ditekan dan perusahaan tetap mampu menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

FSP Kahutindo juga meminta adanya penyesuaian tarif pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar sektor ekonomi masyarakat dapat terus berkembang.

Di bidang pendidikan, massa meminta pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan SPMB, terutama pada jalur afirmasi agar akses pendidikan bagi anak pekerja dan masyarakat kurang mampu berjalan transparan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.