Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur memperluas akses pinjaman modal usaha berbunga rendah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga ke pedesaan.

"Selama ini pelaku UMKM yang memanfaatkan program tersebut hanya di perkotaan saja. Mulai tahun ini kami berupaya memperluas jangkauan hingga ke desa-desa," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKM-Naker) Kabupaten Pamekasan Achmad Sjaifudin di Pamekasan, Kamis.

Program pinjaman modal usaha berbunga rendah tersebut, yakni 1 persen mulai diberlakukan sejak 2019 saat Kabupaten Pamekasan dipimpin oleh Baddrut Tamam.

Program yang dicanangkan dalam rangka membantu pemerintah pusat meningkatkan perekonomian para pelaku usaha mikro itu juga dalam rangka mendukung program sepuluh ribu wirausaha baru (WUB) yang dicanangkan Pemkab kala itu.

Kepala Diskop Sjaifudin menjelaskan, pada tahun anggaran 2026 ini dana yang disediakan Pemkab untuk program pinjaman modal usaha dengan bunga 1 persen itu sebesar Rp15 miliar.

"Tapi, dari anggaran sebesar itu yang terserap hingga 15 Juni 2026 ini, baru sekitar Rp7,3 miliar atau 48,8 persen," katanya.

Karena itu, Pemkab Pamekasan kini terus menggencarkan sosialisasi kepada semua pelaku usaha agar dana yang diperuntukkan membantu modal usaha pelaku UMKM bisa terserap secara maksimal.

Selain memperluas akses dari kota ke desa, Pemkab Pamekasan juga proaktif melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM agar memiliki izin usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Karena selain memang harus memiliki usaha yang nyata, persyaratan lain yang juga harus dipenuhi adalah memiliki izin usaha, nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak.

"Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak bank mitra program ini, yakni BPR Jatim tidak akan memenuhi pengajuan calon peminjam," katanya.



Pewarta: Abd Aziz
Uploader : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.