Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Basarnas membuka posko di Lumpur Lapindo, Sidoarjo menyusul potensi meluapnya air dari dalam kolam penampungan.
"BNPB harus menyiapkan mitigasi bencana secara menyeluruh. Harus ada sistem peringatan dini, jalur evakuasi, assembly point atau titik kumpul yang aman, hingga kesiapan logistik dan makanan bagi masyarakat apabila terjadi keadaan darurat," katanya di Sidoarjo, Rabu.
Ia mengatakan, keberadaan posko BNPB dan Basarnas di sekitar kawasan Lumpur Lapindo menjadi kebutuhan penting mengingat ancaman yang masih ada.
BHS menjelaskan, semburan lumpur yang masih mencapai sekitar 50 ribu meter kubik per hari serta kondisi geologi di sekitar lokasi berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat yang bermukim di sekitar tanggul.
"Basarnas harus ditempatkan di sini. Walaupun belum ada kondisi darurat, kesiapsiagaan harus tetap dijaga. Keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi," ujarnya.
Ia meminta pemerintah pusat tidak mengurangi anggaran penanganan Lumpur Lapindo operasional pengaliran lumpur dan air menuju Sungai Porong merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan publik.
"Keselamatan nyawa masyarakat adalah yang utama. Anggaran penanganan kebencanaan jangan dikurangi karena operasional ini harus berjalan secara rutin," tuturnya.
Pelaksana Kegiatan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Williams menjelaskan upaya mitigasi terus dilakukan untuk menjaga kapasitas tampung kolam lumpur dan stabilitas tanggul salah satunya melalui pengaliran lumpur secara berkala dari dalam waduk penampungan.
"Kami fokus pada penanganan di permukaan dengan mengalirkan lumpur dari dalam waduk agar kapasitas penyimpanan tetap terjaga. Selain itu, kondisi tanggul terus kami monitor menggunakan sejumlah instrumen yang telah dipasang di beberapa titik," ujar.
Ia memastikan kondisi tanggul utama saat ini masih dalam kategori aman dan terus berada dalam pengawasan karena limpasan yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor air saat hujan atau kondisi tertentu, bukan karena kegagalan struktur tanggul.
"Kalau untuk stabilitas tanggul masih aman. Yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan air agar tidak melimpas dan mengganggu kondisi di sekitar tanggul," katanya.
Pewarta: Indra SetiawanEditor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
