Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf Mengatakan Kementerian Sosial mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,4 triliun untuk tahun 2027, mengingat pagu indikatif 2027 sebesar 84,71 triliun belum bisa memenuhi target Kementerian Sosial.

"Pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp84,71 triliun, secara teknis belum mampu memenuhi seluruh mandat tersebut. Ada gap yang nyata antara yang diperintahkan dengan apa yang kami bisa lakukan dengan pagu yang ada saat ini. Total gap yang kami usulkan untuk dipenuhi adalah Rp22.488.964.541.000 atau Rp22,49 triliun, jika disetujui maka total anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2027 menjadi Rp107,20 triliun," katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu,

Ia mencontohkan untuk graduasi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), pagu hanya bisa membiayai 10.000 KK, padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan 400.000 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun.

"Gap-nya hampir 40 kali lipat," kata Saifullah Yusuf.

Anggaran untuk operasional Sekolah Rakyat juga kurang.

"Pagu Sekolah Rakyat R4,9 triliun, kurang dari Rp3,64 triliun untuk membiayai Rp100.000 lebih siswa yang bersekolah di tahun 2027. Padahal ini adalah mandat langsung Perpres Nomor 120 Tahun 2025 yang sekaligus sekarang terus berjalan dan mengalami suatu kemajuan-kemajuan yang patut dicatat sebagai bagian dari perjalanan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Saifullah Yusuf.

Kemudian, pihaknya mencatat tidak adanya anggaran untuk lansia dan disabilitas dalam pagu indikatif 2027.

"Tidak ada satu rupiah pun dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin," kata Saifullah Yusuf.



Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.