Madiun (ANTARA) - Provinsi Jawa Timur mencatatkan Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial (NEKON) di wilayahnya mencapai Rp447 miliar pada tahun 2025 atau sekitar 29,36 persen dari total capaian nasional sebesar Rp1,5 triliun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan NEKON yang mencapai Rp447 miliar tersebut disumbang dari 438 Persetujuan Perhutanan Sosial yang dimiliki Jawa Timur dan tersebar di 24 kabupaten/kota dengan luasan mencapai 196.165 hektare.
"Perhutanan sosial di Indonesia yang paling luas ada di Jawa Timur, hampir 30 persen. Kemudian nilai transaksi ekonominya juga tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial di Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan," ujar Khofifah saat menghadiri acara Jambore Perhutanan Jatim 2026 di Kabupaten Madiun, seperti keterangan diterima di Madiun, Senin.
Melalui perhutanan sosial tersebut, sebanyak 136.421 kepala keluarga telah diberikan akses kelola. Termasuk sekitar 12 persen perempuan yang turut berperan aktif dalam pengelolaan kawasan hutan.
Dari jumlah ratusan pesetujuan perhutanan sosial tersebut tumbuh 880 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) atau sekitar 46,38 persen dari total KUPS di Pulau Jawa yang kemudian melakukan pengembangan agroforestri. Jumlah tersebut terdiri atas 473 KUPS kelas Biru, 364 KUPS kelas Perak, 37 KUPS kelas Emas, dan enam KUPS kelas Platina.
Dengan capaian tersebut menunjukkan bahwa Perhutanan sosial Jatim akan terus dikembangkan dan tak lagi hanya memperluas akses kelola kawasan hutan. Tapi juga memastikan setiap kelompok mampu mengembangkan usaha yang produktif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
"Kelompok tani hutan pengelola perhutanan sosial yang kuat harus melahirkan KUPS yang kuat. KUPS yang kuat harus mampu mengembangkan agroforestri yang produktif, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses pasar yang lebih luas sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terus meningkat," kata Khofifah.
Salah satu komoditas unggulan agroforestri KUPS di Jawa Timur adalah kopi. Sesuai data, 62 persen kopi di Jatim didukung oleh sektor perhutanan sosial.
"Kalau se-Indonesia juga kira-kira 60-an persen disupport dari perhutanan sosial di sektor kopi. Kontribusi antar provinsi kira-kira 60 persen juga dari Jawa Timur," jelasnya.
Dengan demikian, lanjut Khofifah, besarnya kontribusi kopi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengembangan perhutanan sosial saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, melainkan memastikan produk yang dihasilkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
Karena itu, KUPS tidak boleh berhenti sebagai penghasil bahan baku. KUPS harus didorong naik kelas melalui proses hilirisasi, mulai dari pengolahan pascapanen, peningkatan kualitas, pengemasan, penguatan merek, hingga perluasan akses pasar
Dalam gelaran jambore tersebut juga dilakukan penandatanganan kemitraan usaha antara kelompok perhutanan sosial dengan dunia usaha, pelaksanaan business matching, serta berbagai kegiatan pengembangan usaha lainnya.
Pewarta: Louis Rika StevaniEditor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
