Lumajang siapkan langkah untuk jaga kelancaran distribusi BBM

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dampak kenaikan harga energi yang berpotensi mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi BBM berjalan lancar," kata Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam keterangannya, Sabtu.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah daerah terhadap kemungkinan meningkatnya permintaan BBM jenis tertentu yang dapat berdampak pada antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Lumajang.

Menurutnya, koordinasi akan dilakukan bersama jajaran kepolisian, Hiswana Migas, serta Pertamina untuk memetakan kebutuhan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan permintaan di lapangan.

“Kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi antrean panjang maupun peningkatan kebutuhan BBM agar masyarakat tetap terlayani dengan baik,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga berencana menyampaikan usulan penyesuaian kuota BBM kepada pihak terkait apabila diperlukan, sehingga pasokan di SPBU tetap terjaga sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa stabilitas distribusi energi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat agar tetap berjalan normal.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap masyarakat dapat memperoleh layanan distribusi BBM yang lancar, sehingga aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ekonomi dapat terus berlangsung secara optimal.

Sementara Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang Aksanul Inam mengatakan bahwa pemantauan menjadi instrumen penting dalam mendukung proses evaluasi dan pengambilan langkah antisipatif apabila diperlukan.

Menurutnya, pemantauan tidak hanya mencakup data ketersediaan BBM di SPBU, tetapi juga memperhatikan kelancaran distribusi, kondisi pelayanan, dan perkembangan yang terjadi di lapangan.

“Dalam teknis pemantauan, kami melibatkan lintas sektoral untuk memastikan kondisi di lapangan dapat diketahui secara langsung dan menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap informasi mengenai kondisi distribusi BBM dapat terus terpantau dengan baik sebagai bagian dari upaya mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.