Legislator minta pemerintah mitigasi dampak kenaikan harga Pertamax

Kalau kenaikan ini berlangsung dalam waktu lama, masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax bisa saja berpindah ke Pertalite. Ini tentu akan menambah tekanan terhadap ketersediaan BBM subsidi.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Khusnul Khuluk meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah.

“Kalau kenaikan ini berlangsung dalam waktu lama, masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax bisa saja berpindah ke Pertalite. Ini tentu akan menambah tekanan terhadap ketersediaan BBM subsidi,” ujar Khusnul di Surabaya.

Menurut Khusnul, kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut dikhawatirkan mendorong sebagian pengguna BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM subsidi.

Politisi Fraksi PKS DPRD Jatim asal daerah pemilihan Lumajang-Jember itu menegaskan, BBM subsidi seharusnya tetap diprioritaskan bagi masyarakat yang memang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Ia menjelaskan, dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan langsung oleh pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi memengaruhi sektor ekonomi lain.

Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dapat berdampak pada harga barang serta kebutuhan pokok masyarakat.

Karena itu, Khusnul berharap pemerintah terus memantau perkembangan harga energi dan menyiapkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Menurut dia, pengendalian dampak kenaikan BBM menjadi penting agar tidak memunculkan efek berantai terhadap sektor transportasi, perdagangan, hingga kebutuhan sehari-hari.

“Kita berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga BBM dan memastikan masyarakat kecil tetap terlindungi. Yang harus dijaga adalah daya beli masyarakat agar tetap stabil,” tuturnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.