BHS dorong penguatan anggaran industri kejar pertumbuhan ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus ditopang oleh kapasitas industri nasional yang kuat, termasuk peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, dukungan anggaran menjadi hal yang sangat penting.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong pemerintah memperkuat anggaran sektor industri agar mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus ditopang oleh kapasitas industri nasional yang kuat, termasuk peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, dukungan anggaran menjadi hal yang sangat penting,” ujar Anggota Komisi VII ini melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Jumat.

Menurutnya sektor industri memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Namun, menurut dia, target pertumbuhan industri sebesar 7,55 persen belum sejalan dengan tren dukungan anggaran yang justru mengalami penurunan.

Ia menjelaskan, anggaran Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada 2023 tercatat sekitar Rp4,53 triliun. Namun, proyeksi anggaran pada 2027 disebut turun menjadi sekitar Rp2,01 triliun.

Menurut BHS, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika pemerintah menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan sebesar 7,55 persen.

BHS membandingkan dukungan anggaran industri Indonesia dengan sejumlah negara Asia Tenggara.

Menurut dia, meski anggaran nasional Malaysia lebih kecil dibandingkan Indonesia, alokasi untuk sektor industri justru lebih besar.

Ia juga menyebut sejumlah negara seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan industrinya.

Politisi Gerindra ini menyebut salah satu langkah yang perlu dipercepat, adalah pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa, khususnya wilayah yang berada di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III.

Selain pembangunan kawasan industri, BHS menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri melalui pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja.

Menurut dia, kemampuan SDM industri Indonesia masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

BHS juga menyoroti program hilirisasi yang menjadi salah satu strategi penting pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Namun, ia menyebut dukungan anggaran untuk program tersebut masih perlu diperkuat.

Karena itu, BHS meminta pemerintah merealisasikan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp1,59 triliun secara optimal agar berbagai program penguatan industri dapat berjalan.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM), terutama yang terdampak bencana.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.