Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur mempertimbangkan untuk menggunakan kendaraan listrik (EV) sebagai kendaraan dinas, guna menekan biaya operasional imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso di Kota Malang, Jawa Timur, mengatakan, pemerintah daerah setempat saat mulai mengkaji opsi peralihan dari kendaraan dinas berbahan bakar minyak menjadi listrik.

"Pastinya menyikapi hal ini dengan memformulasikan opsi untuk kendaraan dinas yang basisnya BBM menjadi listrik, kami sedang kaji," kata Erik.

Erik mengungkapkan pembahasan tengah dilakukan di tingkat internal guna menentukan skema pengadaan kendaraan listrik, apakah sepenuhnya akan melakukan pembelian atau dengan sistem sewa.

Sedangkan, untuk kendaraan dinas dengan bahan bakar BBM yang selama ini digunakan, tak menutup kemungkinan akan dijual bertahap atau langsung secara keseluruhan.

Oleh karenanya, Pemkot Malang pun masih terus menghitung kebutuhan anggaran sebelum menentukan proses pengadaan, termasuk mencari informasi tentang spesifikasi dari setiap merek kendaraan listrik.

"Jadi begini apabila ada case seperti ini kami melakukan pemodelan, sedang disimulasikan angka investasinya berapa dan penghematannya yang bisa dilakukan bisa meng-cover kenaikan ini atau tidak. Kalau soal ketersediaan SPKLU dengan PLN tak ada masalah," ujar dia.

Selain itu, Dia menyampaikan sebagai langkah untuk mengantisipasi pembengkakan biaya operasional dampak kenaikan harga Pertamax, maka pemerintah daerah terus melakukan penghematan anggaran.

Penguatan langkah efisiensi secara masif dibahas melalui serangkaian agenda rapat termasuk mengukur kekuatan anggaran hingga akhir periode 2026, mengingat dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Kota Malang dipangkas Rp284 miliar.

Serangkaian strategi yang disiapkan oleh Pemkot Malang untuk memastikan supaya kenaikan harga BBM tak sampai menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pelayanan publik.

"Kami berupaya agar kondisi kenaikan harga BBM tetap membuat layanan publik bisa berjalan optimal," tuturnya.



Pewarta: Ananto Pradana
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.