Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur menyatakan hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi dasar pembentukan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat sehingga implementasinya lebih tepat sasaran menjawab kebutuhan masyarakat.
"Sensus Ekonomi sifatnya maha penting bagi pemerintah supaya mampu mengambil langkah membentuk kebijakan pembangunan untuk banyak sektor dengan dasar data sehingga penerapannya bisa lebih tepat sasaran," kata Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso di Kota Malang, Kamis.
Dia menilai dengan data terbaru yang dikumpulkan oleh para petugas sensus, pemerintah daerah bisa menakar tentang potret riil keseluruhan kondisi di tingkat masyarakat secara valid.
Oleh karena itu, ia mendorong kepada seluruh petugas sensus supaya bekerja maksimal dalam mengumpulkan data premier saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan, pada
Sebagai bentuk dukungan terhadap petugas, Pemkot Malang terus menyosialisasikan sensus tersebut kepada seluruh masyarakat.
Erik menyatakan langkah yang diambil sebagai bagian edukasi kepada masyarakat agar bisa menyampaikan data sesuai fakta kepada petugas.
"Warga tidak perlu khawatir data personal karena kerahasiaan dan keamanan data terjamin. Kami berharap warga bisa mengisi data kuesioner se-valid dan serealistis mungkin," ujar dia.
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berjalan 2,5 bulan, yaitu sejak 15 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Umar Sjaifudin, menyampaikan jumlah keseluruhan petugas Sensus Ekonomi 2026 sebanyak 627 orang.
Ratusan petugas pun terus mengikuti program pelatihan yang berjalan dalam tiga gelombang.
Saat sensus dilaksanakan, maka setip petugas paling tidak harus mampu mendapatkan data dari 10-13 responden per hari.
Umar melanjutkan, dalam masa kerja 2,5 bulan itu masing-masing petugas setidaknya mesti mengumpulkan data dari 750 responden.
"Maka dari itu semua petugas diminta mempelajari pertanyaan yang nantinya diajukan ke masyarakat, seperti rumah tangga dan unit usaha," kata Umar.
Petugas sensus dikatakannya juga wajib menempelkan stiker pada setiap bangunan, sebagai bukti bahwa responden yang dituju benar-benar disasar pendataan.
"Semua sektor harus didata saat door to door, kalau hasil sensus pada 2016 terdapat sekitar 116 ribu usaha, mulai UMKM sampai dengan yang besar tetapi sekarang kan bisa berbeda karena juga ada ojek online, toko online, sampai youtuber," ujarnya.
Pewarta: Ananto PradanaEditor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
