Expo ini membuktikan bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki keberanian untuk menjadi laboratorium kebijakan

Surabaya (ANTARA) - Ketua Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Indonesia (Forjasi) R. Mohammad Ali mendorong hasil Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat sebagai masukan kebijakan untuk memperkuat sektor konstruksi nasional.

“Expo ini membuktikan bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki keberanian untuk menjadi laboratorium kebijakan. Minimal melalui kegiatan ini terjadi lintas informasi yang sangat membantu pelaku usaha jasa konstruksi dari berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Rabu.

Ali menilai penyelenggaraan expo yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Grand City Surabaya mampu mempertemukan berbagai unsur dalam ekosistem konstruksi, mulai pemerintah, rekanan, asosiasi, distributor hingga pabrikan.

Menurut dia, berbagai diskusi selama kegiatan berlangsung menghasilkan masukan penting terkait tantangan yang dihadapi sektor konstruksi di berbagai daerah, antara lain dinamika harga material, biaya energi, serta kebutuhan penguatan pembiayaan bagi pelaku usaha.

Forjasi mengusulkan tiga langkah strategis, yakni penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk material yang harganya berfluktuasi, pembentukan skema jaminan arus kas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) konstruksi, serta pelaksanaan audit mutu terbuka pada proyek-proyek strategis.

“Pemprov Jawa Timur sudah memiliki modal yang kuat berupa data valid, fakta lapangan dan masukan langsung dari para pelaku usaha. Karena itu hasil Expo Konstruksi Jatim 2026 sangat layak dijadikan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat,” katanya.

Ia berharap Jawa Timur dapat mengambil peran lebih besar dalam mendorong lahirnya kebijakan konstruksi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi sekaligus menjaga kualitas pembangunan nasional.



Pewarta: Willi Irawan
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.