Legislator Jatim dorong Perda dan insentif percepat sertifikasi halal

Karena itu, upaya memperluas sertifikasi halal perlu mendapatkan perhatian khusus agar capaian daerah ini dapat meningkat.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Ibnu Afandy Yusuf mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) serta pemberian insentif bagi pelaku usaha untuk mempercepat perluasan sertifikasi halal di Jawa Timur.

"Jawa Timur memiliki karakteristik masyarakat yang religius dan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di Indonesia. Karena itu, upaya memperluas sertifikasi halal perlu mendapatkan perhatian khusus agar capaian daerah ini dapat meningkat," kata Ibnu di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan karena capaian sertifikasi halal Jawa Timur saat ini masih berada di peringkat ketiga nasional, di bawah Jawa Tengah dan Jawa Barat, meskipun provinsi ini memiliki potensi besar sebagai basis pendidikan Islam dan daerah dengan jumlah pondok pesantren yang tinggi.

Salah satu usulan yang menguat adalah pembentukan Perda yang mengatur penyelenggaraan, pendampingan, hingga dukungan terhadap proses sertifikasi halal di Jawa Timur.

Menurut Ibnu, keberadaan regulasi daerah akan menjadi landasan yang lebih kuat bagi pemerintah dalam memperluas sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Selain aspek regulasi, DPRD Jatim juga mengusulkan pemberian insentif bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal.

Ia menilai program insentif dapat menjadi stimulus yang mendorong pelaku usaha lebih aktif mengikuti proses sertifikasi sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar.

"Pelaku usaha tidak hanya memperoleh kepastian sertifikasi halal, tetapi juga mendapatkan dukungan yang dapat membantu pengembangan usahanya. Dengan demikian manfaat yang diterima menjadi lebih besar," ujarnya.

Ibnu juga meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan perangkat daerah terkait menyusun target yang terukur terkait jumlah produk yang akan disertifikasi setiap tahun.

Menurut dia, target yang jelas diperlukan agar perkembangan program dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.