Pemkab Sidoarjo perkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat upaya penanganan sampah dari hulu hingga hilir melalui pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah-Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang ada di berbagai wilayah.

Bupati Sidoarjo, Subandi, dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Senin, menjelaskan, selain pemetaan kondisi TPS 3R, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah upaya penanganan sampah dengan penguatan sistem pengelolaan berbasis digital, serta peningkatan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa.

"Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga telah meminta tolong pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo untuk membantu dari sisi teknologi informasi," ujar Subandi dalam kegiatan audiensi dengan Tim DLHK terkait TPS3R di Sidoarjo, Senin.

Subandi juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan sistem dashboard digital dalam pengelolaan persampahan. Sistem tersebut akan digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat retribusi yang dibayarkan masyarakat.

Selain penguatan sistem digital, dirinya menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat juga akan melakukan pemetaan terhadap seluruh TPS 3R yang ada, untuk menentukan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana di masing-masing TPS 3R. Hasil pemetaan tersebut, lanjut Subandi, akan menjadi dasar penganggaran dalam upaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa.

Subandi menyebut, seluruh kebijakan penanganan sampah yang telah dibahas akan dipetakan berdasarkan kebutuhan di lapangan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, Subandi turut menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), hingga masyarakat.

"Kita semua berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, RT, RW, hingga masyarakat,” kata Subandi.

Menurutnya, langkah pembenahan harus segera dimulai sejak hari ini, agar persoalan sampah tidak semakin besar di masa mendatang.

Dalam mendukung penegakan aturan, Subandi juga meminta pemerintah desa memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan.

Salah satu langkah yang akan didorong adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan liar serta penerapan sanksi bagi pelanggar.

Ia menyatakan, pemerintah daerah harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dengan cara pemasangan CCTV di lokasi-lokasi rawan pembuangan sampah liar di setiap desa sekaligus menyiapkan mekanisme penindakan terhadap masyarakat yang melanggar tersebut.

"Pemerintah harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari.

Sebanyak 534 ton atau 59 persen di antaranya masih dibuang langsung ke Tempat Pemilahan Akhir (TPA) setiap hari. Sementara itu, volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen.

DLHK Sidoarjo juga menyebut persoalan lain yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah adalah praktik pembuangan sampah liar.

DLHK Sidoarjo sendiri telah menutup salah satu TPA liar yang ada di wilayah tersebut, yakni TPA liar di Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, pada 14 April 2026, setelah ditemukan aktivitas pembuangan sampah yang telah berlangsung selama sekitar dua tahun.

Selain itu, dari data DLHK tercatat sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga masih belum terkelola dengan baik dan dibuang di lokasi yang tidak semestinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan sejumlah program peningkatan fasilitas TPS 3R.

Dari data hasil evaluasi DLHK Sidoarjo, dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 TPS 3R masih berkinerja rendah dan 25 TPS 3R lainnya tidak aktif, sementara 22 TPS 3R memiliki status kinerja baik, dan 77 lainnya berstatus kinerja sedang.

Pemkab Sidoarjo, telah mengalokasikan dana sebesar Rp4,02 miliar untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah berjalan baik dalam hasil evaluasi DLHK Sidoarjo di seluruh wilayah setempat.

Pemerintah daerah setempat juga telah menyiapkan dana sebesar Rp14,12 miliar untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah sampah, mesin konveyor atau conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.

Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis target mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri, dapat tercapai sekaligus dapat menghindarkan masyarakat Sidoarjo dari ancaman krisis sampah di masa mendatang.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.