Surabaya (ANTARA) - ATR/BPN percepat penetapan LP2B di Jawa Timur
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN menggelar rapat koordinasi di Jawa Timur untuk memperbarui data lahan sawah guna mendukung target swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.
Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, dalam di Surabaya, Selasa, mengatakan Jawa Timur memiliki luas lahan baku sawah mencapai 1.206.475 hektare sehingga menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional.
“Berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Jawa Timur diwajibkan menetapkan 87 persen lahan baku sawah menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029,” ujar Lampri.
Baca juga: BPS catat luas panen padi di Jatim 2025 capai 1,84 juta hektare
Ia menegaskan komitmen pemerintah kabupaten dan kota dalam menetapkan serta mempertahankan LP2B menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, mengatakan ketahanan pangan merupakan bagian penting dari pertahanan dan kemandirian bangsa yang sejalan dengan misi Asta Cita Presiden.
“Kita diberikan mandat besar untuk menetapkan 87 persen lahan baku sawah menjadi LP2B pada tahun 2029 yang akan dikawal secara bertahap setiap tahun,” kata Asep.
Baca juga: Khofifah targetkan 1.046 Ha sawah di Jember kembali teraliri
Ia menyebutkan hingga saat ini baru lima kabupaten yang progres penetapan LP2B-nya telah melampaui target, yakni Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Tulungagung, dan Nganjuk.
“Sementara itu, 24 kabupaten dan kota lainnya masih berada di bawah target dan menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Baca juga: BPS paparkan manfaat hasil Sensus Pertanian 2023 di Madiun
Menurut Asep, Jawa Timur merupakan salah satu lumbung padi utama di Pulau Jawa dan nasional sehingga ketersediaan lahan pertanian pangan harus dijaga untuk mendukung produksi pangan pada masa mendatang.
Ia menambahkan upaya perlindungan lahan pertanian juga menjadi bagian dari visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 serta mendukung pembangunan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Forum ini dihadiri oleh Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Kepala Subdirektorat Pengendalian Alih Fungsi Lahan, beserta jajaran dari Direktorat Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Asep Heri, hadir juga bersama Kepala Bagian Tata Usaha, jajaran Kepala Bidang Kanwil BPN Jatim, Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Timur serta jajaran kepala daerah se-Provinsi Jawa Timur. r.
Pewarta: Indra SetiawanEditor : Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
