Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Jawa Timur meminta seluruh lurah memaksimalkan peta kebencanaan yang telah disusun sebagai acuan mitigasi dan penanganan bencana alam.
Kepala BPBD Kota Malang Prayitno di Kota Malang, Kamis, mengatakan peta kebencanaan telah mencakup detail informasi identitas, tempat tinggal, hingga usia warga yang masuk prioritas evakuasi.
"Untuk datanya sudah kami berikan ke kelurahan sehingga lurah sekarang sudah punya petanya dan apabila ada situasi yang menimbulkan ancaman bencana mereka bisa langsung datang ke lokasi," katanya.
BPBD Kota Malang menyusun peta itu dengan menggandeng tim ahli dari Universitas Negeri Malang.
Prayitno menjelaskan peta kebencanaan mencantumkan sebanyak 13.465 hunian dan bangunan di Kota Malang tergolong rawan terdampak bencana.
Sebaran kerawanan bencana berada di 57 wilayah kelurahan se-Kota Malang.
Kemudian, kata dia, 40 dari 57 kelurahan memiliki lokasi yang begitu spesifik potensinya, bahkan sampai ke tingkat RT/RW beserta jumlah warga terdampak.
Sebanyak 53.860 jiwa dinyatakan rentan menjadi korban dampak dari kejadian bencana alam.
"Satu RT, satu RW bisa mungkin ada tiga dan empat atau 10 keluarga yang berpotensi terkena bencana," ujar dia.
Dia mengemukakan banjir merupakan jenis bencana yang menjadi ancaman utama masyarakat. Kondisi itu disebabkan faktor geografis Kota Malang yang posisinya berada di area cekungan.
Alhasil ketika terjadi hujan deras, air dari beberapa wilayah di Kabupaten Malang, seperti Pakis dan Tumpang akan mengalir ke Kota Malang.
Tak hanya banjir, peristiwa pohon tumbang akibat cuaca ekstrem menjadi ancaman di Kota Malang.
Setiap penanggulangan dan penangan bencana alam dilakukan secara kolaboratif dengan menyesuaikan teknis masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), misalnya aspek saluran air dalam konteks persoalan banjir menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang.
Sedangkan, antisipasi kejadian pohon tumbang proses pemangkasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat.
"Dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) data ini dapat digunakan untuk mitigasi sosial maupun struktural yang tujuannya meminimalkan risiko bencana," kata dia.
Pewarta: Ananto PradanaEditor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
