Jika dalam penyusunan dokumen jawaban gubernur saja koordinasinya belum solid, maka kualitas eksekusi kebijakan pembangunan lintas sektor patut menjadi perhatian.
Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi mengevaluasi menyeluruh mekanisme penyusunan kebijakan yang dinilai masih berjalan parsial dan belum terintegrasi antar perangkat daerah.
Juru bicara Fraksi PKB, Yoyok Mulyadi, menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 di Surabaya, Rabu.
“Jawaban gubernur disusun secara parsial dan terkotak-kotak, tanpa orkestrasi data yang terpadu antarinstansi,” kata Yoyok.
Menurut PKB, jawaban gubernur atas berbagai masukan fraksi masih menunjukkan lemahnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan kebijakan maupun pengelolaan data pembangunan.
Fraksi PKB mencontohkan persoalan data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang dinilai belum terintegrasi antarlembaga terkait, sehingga memunculkan saling lempar tanggung jawab dalam penanganannya.
Ia menyebut kondisi tersebut memperlihatkan belum optimalnya koordinasi antara Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dalam sinkronisasi data.
PKB menilai lemahnya integrasi itu menjadi indikasi masih kuatnya ego sektoral di lingkungan pemerintah daerah yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
“Jika dalam penyusunan dokumen jawaban gubernur saja koordinasinya belum solid, maka kualitas eksekusi kebijakan pembangunan lintas sektor patut menjadi perhatian,” ujarnya.
Selain masalah koordinasi, Fraksi PKB juga menyoroti sejumlah isu strategis lain, seperti rendahnya capaian literasi dan numerasi, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memiliki indikator manfaat sosial yang terukur, hingga tingginya angka pengangguran di kawasan perkotaan.
PKB menilai sejumlah program ketenagakerjaan yang dipaparkan pemerintah provinsi masih bersifat umum dan belum menyentuh persoalan spesifik di wilayah urban.
“Kami memandang program-program seperti Millennial Job Center, revitalisasi BLK, dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi masih bersifat umum dan belum menyasar kompleksitas persoalan di wilayah perkotaan,” kata Yoyok.
Di sektor penanggulangan kemiskinan, PKB juga meminta pendekatan kebijakan yang lebih berbasis karakteristik daerah agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Fraksi PKB mendorong Pemprov Jatim memperkuat implementasi sistem Satu Data Terpadu serta memperbaiki pola koordinasi lintas perangkat daerah untuk mendukung efektivitas pembangunan.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PKB tetap menyatakan menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan harapan evaluasi tersebut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Pewarta: Faizal FalakkiEditor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
