Pemkab Situbondo sosialisasi pemutakhiran DTKP

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menyosialisasikan pemutakhiran Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk (DTKP) yang menjadi langkah strategis memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data di daerah setempat.

"Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk ini akan ditarik mulai dari bawah, yakni mulai tingkat RT, desa/kelurahan hingga kabupaten, dan ini menjadi penting agar data yang kami miliki benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat," kata Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo pada acara sosialisasi DTKP 2026 di Pendopo Kabupaten Situbondo di Situbondo, Senin.

Data itu, bagian dari upaya Pemkab Situbondo memastikan data menjadi fondasi utama untuk penyusunan kebijakan pembangunan di daerah dengan sebutan "Kota Santri" itu.

Ia menjelaskan pemutakhiran DTKP untuk membantu pemerintah pusat memperoleh pembaruan data penduduk sesuai tingkat kesejahteraan keluarga karena data yang bersifat dinamis.

Ia menjelaskan data dimiliki pemerintah pusat sifatnya dinamis sehingga DTKP milik pemerintah daerah yang akan terus diperbarui dan disinkronkan untuk menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dia menyampaikan DTSEN merupakan basis data terpadu berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat, merangking tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari sangat miskin ekstrem hingga menengah.

"Verifikasi DTKP ini melibatkan pemerintah desa hingga tingkat RT dan data inilah nantinya yang akan disinkronkan dengan pemerintah pusat untuk menjadi DTSEN," kata Rio.

Ia mengatakan pemerintah desa di tingkat RT menjadi ujung tombak mendapatkan data yang valid, karena dengan data valid bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah akan tepat sasaran.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Situbondo Naning Sugiarti mengemukakan sosialisasi DTKP melibatkan seluruh kepala desa dan lurah, camat, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Harapan kami, Program DTKP berjalan sesuai rencana, yakni menghasilkan data penduduk yang valid dengan tingkat kesejahteraan sosial mulai dari sangat miskin hingga menengah," katanya.